Berita

Pengurus DPP HNSI saat menemui Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono/Ist

Politik

34 DPD dan 345 DPC Dipastikan Hadiri Munas HNSI di Bali

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 21:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipastikan hadir pada Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII di Denpasar, Bali, pada 2-5 November 2023.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, Mayjen (Purn) Yussuf Solichien, Munas kali ini beragendakan pemilihan ketua umum 2023-2028, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, DPR RI, serta DPD RI.

"Ini Munas legal dan sah, karena melampaui persyaratan yang diatur dalam ketentuan AD/ART HNSI," kata Yussuf kepada wartawan, Rabu (1/11).


Menurut dia, pihaknya telah menerima komitmen dari seluruh peserta Munas VIII, baik tingkat pusat (DPP), DPD dan DPC HNSI yang memiliki legalitas serta masih berlaku masa baktinya.

“Semua bertekad bulat menjaga marwah dan kehormatan HNSI sebagai organisasi nelayan terbesar di Indonesia melalui terselenggaranya Munas VIII di Bali dengan lancar, aman, dan sukses," ucapnya.

Terkait pelaksanaan Munas kali ini, Yussuf mengaku sudah audiensi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, 17 Oktober lalu. Menteri KKP sendiri memberikan dukungan penuh kepada HNSI agar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kesejahteraan nelayan.

"HNSI merupakan organisasi masyarakat yang independen, non-partisan, dan non-politik, yang konsisten menjaga marwah serta kehormatan dalam memperjuangkan nasib nelayan, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kemaritiman, kelautan, serta perikanan, serta berpartisipasi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya