Berita

Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD/Ist

Politik

Mahfud MD Sedang Menajamkan Kritik Kebobrokan Pemerintah

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 18:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Temuan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait adanya dugaan penyelewengan impor emas batangan seberat 3,5 ton dinilai sebagai kritikan dari Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kepada atasannya langsung, Presiden Joko Widodo.

"Mahfud MD bisa saja sedang menajamkan kritiknya yang tentu secara politik diarahkan ke Jokowi, bobrok pemerintah akan kian terungkap," kata pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat, Rabu (1/11).

Dedi menambahkan, Mahfud harus mengungkap skandal tersebut sampai tuntas. Jika tidak, Mahfud dianggap memiliki kepentingan politik dalam mengungkap skandal tersebut.


"Hanya saja, sebagai Menko Polhukam, jika skandal korupsi semacam itu tidak terungkap, maka Mahfud sedang berpolitik. Bagaimanapun Mahfud adalah bagian dari pemerintah, sehingga punya beban untuk lakukan penegakan hukumnya," ujarnya.

Menurut Dedi, Mahfud sudah tepat berseberangan dengan Jokowi sebagai oposisi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Untuk itu, satu sisi sudah tepat Mahfud dan Jokowi tidak berkongsi dalam satu ruang politik menjelang akhir jabatan Jokowi, karena gerakan kritik publik akan diperkuat dengan adanya Mahfud MD," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya