Berita

Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres/Net

Politik

Mahfud Singgung Lagi Kasus Impor Emas, Pengamat: Cari Panggung untuk Naikkan Elektabilitas

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 17:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamana Mahfud MD kembali mengungkit skandal dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait importasi emas yang berkaitan dengan kasus dugaan TPPU Rp349triliun.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, sebagai Menko Polhukam Mahfud sedang menindaklanjuti adanya temuan skandal Rp349 triliun di ranah DJP.

"Kalau soal TPPU, kan sudah diungkap pertama kali juga oleh Mahfud MD. Karena beliau sebagai Menko Polhukam," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/11).


Namun, Ujang berpendapat bahwa pengungkapan kasus dugaan importisasi emas yang dilakukan tiga entitas dengan tokoh berinisial SB tersebut, sebagai bentuk momentum Mahfud MD mencari panggung untuk 2024. Mengingat, Mahfud saat ini menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Tetapi kan memang dalam politik, Pak Mahfud MD perlu panggung, perlu momentum. Ya mungkin, persoalan diungkap kasus itu bagus, untuk pemberantasan korupsi. Tapi di sisi lain bisa jadi panggung bagi Mahfud MD untuk menaikkan elektabilitasnya," katanya.

Menurutnya, ada nilai tambah untuk Mahfud MD ketika mengungkap skandal korupsi di ranah DJP.

"Tentu ini ada plusnya, bisa diungkap untuk memperbaiki pemberantasan korupsi Tetapi di saat yang sama bisa menjadi panggung bagi Mahfud MD untuk bisa menaikkan citra positif dan menaikkan elektabilitas," demikian Ujang Komarudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya