Penunjukkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diyakini sejumlah pihak akan diintervensi Presiden Joko Widodo, tidak seperti yang terjadi pada saat Budi Gunawan (BG) dipilih menduduki posisi strategis itu pada tahun 2016.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, penunjukkan kepala BIN di tengah tahapan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak bisa terlepas dari unsur politik.
Pasalnya, yang dia lihat, Jokowi dengan PDI Perjuangan tengah bersitegang urusan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sehingga, jabatan strategis Kepala BIN menjadi faktor penguasaan medan pertempuran politik di 2024.
"Suka tidak suka, Budi Gunawan punya hubungan dekat dengan PDIP," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/11).
Apalagi, Efriza memperhatikan Presiden ketujuh RI itu nampak mendukung Prabowo Subianto sejak merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Sementara, dia melihat PDIP yang mendukung sekaligus mengusung Ganjar Pranowo tidak dihiraukan Jokowi. Karena saat deklarasi cawapres Mahfud MD, mantan Walikota Solo itu tidak datang.
"Jadi, Jokowi sebagai Presiden ingin menjamin Pemilu 2024 dibangun dengan kondisi kondusif," sambungnya menduga.
Terlebih, Efriza yang juga mengajar kuliah S1 jurusan ilmu pemerintahan di UNPAM mengamati Jokowi sudah bermanuver untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa tergantung pada PDIP.
Sebabnya, dia meyakini Jokowi sudah gerah dengan PDIP yang menganggap dirinya hanya petugas partai.
Dengan begitu, manuver politik yang dilakukannya untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo adalah pembuktian kemampuannya dalam berpolitik praktis.
Oleh karenanya, Efriza memperkirakan jabatan Kepala BIN juga bakal diamankan Jokowi dengan menunjuk orang pilihannya yang diduga mengarah kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
Hal itu agar tidak lagi dikuasai oleh PDIP seperti yang terjadi pada 2016. Kala itu, PDIP melalui ketua umumnya, mengintervensi Jokowi untuk menunjuk Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso.
"Karena saat diproyeksikan sebagai calon Kapolri di periode pertama Jokowi, yang ngotot adalah PDIP di tengah polemik penolakan masyarakat terhadap Budi Gunawan," tuturnya.
"Jadi, jika Yudo Margono diproyeksikan sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan, itu artinya Jokowi ingin membangun," pungkas Efriza.
