Berita

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur/RMOL

Politik

Isu Pergantian Kepala BIN, Nama Laksamana Yudo Dinilai Belum Beredar

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 15:38 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) muncul jelang Pemilu 2024. Meski begitu, keputusan pergantian posisi KaBIN harus sesuai dengan perintah Presiden Jokowi dan DPR RI.

Pandangan itu yang disampaikan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi terkait isu pergantian KaBIN dari Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan ke sejumlah nama diantaranya Jenderal Dudung Abdurachman dan Laksamana Yudo Margono.

"Logikanya, penggantian itu akan selalu berdasar pada kebutuhan dan kehendak Presiden. Ingat, Presiden adalah klien tunggal BIN. Integritas dan profesionalisme kerja-kerjanya juga diawasi oleh DPR. Karena itu jika hari ini ada rumor penggantian karena alasan yang berkaitan isu politik jelang Pemilu, itu mestinya dimaknai sebagai bentuk desakan saja," kata Khairul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/11).


"Apakah akan diganti atau tidak, ya tergantung kehendak Presiden dan persetujuan DPR," sambung Khairul.

Terkait dua nama di atas, Khairul berpendapat bila dirinya belum mengetahui isu Laksamana Yudo yang saat ini jadi Panglima TNI akan menjadi KaBIN.

"Penggantian Kepala BIN tentu mungkin saja terjadi. Namun saya belum mendengar kabar bahwa Laksamana Yudo Margono akan mengisi posisi itu," jelas Khairul.

Lanjut Khairul, kalau benar Yudo diproyeksikan mengisi posisi Kepala BIN dapat dihubungkan untuk ranah penyegaran pejabat atau tour of duty.

Meski baru isu, Khairul tak ingin berspekulasi tinggi sebab sejauh ini posisi KaBIN masih dijabat oleh Budi Gunawan.

"Faktanya, Pak BG (Budi Gunawan) masih menjabat hingga hari ini. Masa jabatannya juga sudah lebih dari tujuh tahun. Bisa dibilang yang paling lama sejak Reformasi dan lembaga intelijen ini berganti nama," tandas Khairul.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya