PDIP Dorong Heru Buat Hotline Pengaduan Data Penerima Jaring Pengaman Sosial

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didorong membuka hotline pengaduan khusus terkait pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS).

"Perlu hotline pengaduan khusus karena banyaknya keluhan masyarakat terkait jaring pengaman sosial," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak melalui keterangannya yang dikutip Selasa (31/10).

Gilbert mengatakan, jaring pengaman sosial yang kerap dikeluhkan masyarakat antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Lansia, penerima Bansos, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Perlu solusi berupa data terpusat atau terpadu," kata politikus PDIP ini.

Gilbert mencontohkan data penerima KJP ada di Dinas Pendidikan, sedangkan data penerima Bansos ada di Dinas Sosial.

"Saat masyarakat menyampaikan masalah ini ke kelurahan, petugas yang berbeda di kelurahan tidak mampu menyelesaikan ini karena merupakan PJLP dari dinas masing-masing," kata Gilbert.

Untuk mengatasi hal ini, menurut Gilbert, perlu adanya hotline pengaduan masalah ini.

"Karena sangat mungkin terjadi kesalahan pendataan di lapangan yang menimbulkan korban masyarakat yang memerlukan jaring pengaman sosial," demikian Gilbert.