Berita

Politisi senior PDIP, Aria Bima/RMOL

Politik

Aria Bima: Kami Tak Ingin Jokowi Dapat Citra Buruk akibat Toxin Relationship Orba

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 21:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Konstelasi politik Pemilu 2024 menjadi perhatian serius politisi senior PDI Perjuangan, Aria Bima. Dia berharap Presiden Joko Widodo bersikap netral, tidak condong pada kandidat tertentu, meski putra sulungnya tampil sebagai Cawapres.

"Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung, dimana Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin agar presiden netral," kata Aria Bima, dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(30/10).

Selain itu, kata dia, aparat negara juga tetap dalam posisi netral. Tidak ada kandidat yang dianaktirikan.


"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat, dan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Kalau itu dilakukan, yang terjadi adalah kemunduran demokrasi," ucapnya.

Aria Bima juga mengatakan, netralitas yang paling berdampak adalah penyelenggara Pemilu, KPU, KPUD, dan aparat TNI teritorial, serta Polri. Sampai ke bawah harus netral.

"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai dipakai penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," ujarnya.

Aria mengaku masih percaya Jokowi, bukan hanya seorang bapak yang baik, tapi juga kepala negara dan presiden yang baik. Sehingga menempatkan semua aparat, KPU dan Plt kepala daerah, dalam posisi netral.

"Kami tidak ingin toxin Orde Baru masuk dalam lingkaran. Kami akan mengawasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin di akhir periode kedua ini justru dapat citra buruk akibat toxin relationship Orba," katanya.

"Kami juga berharap pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya