Berita

Politisi senior PDIP, Aria Bima/RMOL

Politik

Aria Bima: Kami Tak Ingin Jokowi Dapat Citra Buruk akibat Toxin Relationship Orba

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 21:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Konstelasi politik Pemilu 2024 menjadi perhatian serius politisi senior PDI Perjuangan, Aria Bima. Dia berharap Presiden Joko Widodo bersikap netral, tidak condong pada kandidat tertentu, meski putra sulungnya tampil sebagai Cawapres.

"Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung, dimana Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin agar presiden netral," kata Aria Bima, dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(30/10).

Selain itu, kata dia, aparat negara juga tetap dalam posisi netral. Tidak ada kandidat yang dianaktirikan.


"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat, dan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Kalau itu dilakukan, yang terjadi adalah kemunduran demokrasi," ucapnya.

Aria Bima juga mengatakan, netralitas yang paling berdampak adalah penyelenggara Pemilu, KPU, KPUD, dan aparat TNI teritorial, serta Polri. Sampai ke bawah harus netral.

"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai dipakai penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," ujarnya.

Aria mengaku masih percaya Jokowi, bukan hanya seorang bapak yang baik, tapi juga kepala negara dan presiden yang baik. Sehingga menempatkan semua aparat, KPU dan Plt kepala daerah, dalam posisi netral.

"Kami tidak ingin toxin Orde Baru masuk dalam lingkaran. Kami akan mengawasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin di akhir periode kedua ini justru dapat citra buruk akibat toxin relationship Orba," katanya.

"Kami juga berharap pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya