Berita

Politisi senior PDIP, Aria Bima/RMOL

Politik

Aria Bima: Kami Tak Ingin Jokowi Dapat Citra Buruk akibat Toxin Relationship Orba

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 21:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Konstelasi politik Pemilu 2024 menjadi perhatian serius politisi senior PDI Perjuangan, Aria Bima. Dia berharap Presiden Joko Widodo bersikap netral, tidak condong pada kandidat tertentu, meski putra sulungnya tampil sebagai Cawapres.

"Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung, dimana Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin agar presiden netral," kata Aria Bima, dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(30/10).

Selain itu, kata dia, aparat negara juga tetap dalam posisi netral. Tidak ada kandidat yang dianaktirikan.


"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat, dan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Kalau itu dilakukan, yang terjadi adalah kemunduran demokrasi," ucapnya.

Aria Bima juga mengatakan, netralitas yang paling berdampak adalah penyelenggara Pemilu, KPU, KPUD, dan aparat TNI teritorial, serta Polri. Sampai ke bawah harus netral.

"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai dipakai penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," ujarnya.

Aria mengaku masih percaya Jokowi, bukan hanya seorang bapak yang baik, tapi juga kepala negara dan presiden yang baik. Sehingga menempatkan semua aparat, KPU dan Plt kepala daerah, dalam posisi netral.

"Kami tidak ingin toxin Orde Baru masuk dalam lingkaran. Kami akan mengawasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin di akhir periode kedua ini justru dapat citra buruk akibat toxin relationship Orba," katanya.

"Kami juga berharap pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya