Berita

Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu 2024, di Bali, (28/10)/Net

Politik

Bawaslu Samakan Persepsi dengan TNI-Polri Soal Penegakan Netralitas ASN di Pemilu 2024

SENIN, 30 OKTOBER 2023 | 12:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 jadi hal yang dikoordinasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan, Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Polri dan TNI telah dilaksanakan di Bali, pada Sabtu kemarin (28/10).

Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan pentingnya kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri. Termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI-Polri.

"Agar tidak terjadi benturan wewenang antarinstansi dalam penegakan hukumnya, maka diperlukan kesamaan pemahaman dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas," ujar Puadi, dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari laman bawaslu.go.id, Senin (30/10).

Puadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI itu menuturkan, netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan pemilu yang damai dan bahagia.

Sebab, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu.

"Sehingga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas TNI-Polri dan ASN dalam pemilu dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan politik hukum UU 7/2017," tuturnya.

Oleh karena itu, Puadi menegaskan, Bawaslu memandang penting untuk memastikan anggota TNI dan Polri tetap netral. Pun menjaga netralitas mereka dengan ketat, dalam mendukung kelancaran proses demokrasi.

"Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI-Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan," tuturnya.

"Harus diakui TNI dan Polri memiliki kedudukan yang strategis dalam setiap kontestasi politik lima tahunan di Republik ini," demikian Puadi.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Sukses Amankan Pilkada, DPR Kasih Nilai Sembilan Buat Kapolri

Jumat, 29 November 2024 | 17:50

Telkom Innovillage 2024 Berhasil Libatkan Ribuan Mahasiswa

Jumat, 29 November 2024 | 17:36

DPR Bakal Panggil Kapolres Semarang Imbas Kasus Penembakan

Jumat, 29 November 2024 | 17:18

Pemerintah Janji Setop Impor Garam Konsumsi Tahun Depan

Jumat, 29 November 2024 | 17:06

Korsel Marah, Pesawat Tiongkok dan Rusia Melipir ke Zona Terlarang

Jumat, 29 November 2024 | 17:01

Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, Dedi Prasetyo Naik Bintang Tiga

Jumat, 29 November 2024 | 16:59

Dubes Najib Cicipi Menu Restoran Baru Garuda Indonesia Food di Madrid

Jumat, 29 November 2024 | 16:44

KPU Laksanakan Pencoblosan Susulan di 231 TPS

Jumat, 29 November 2024 | 16:28

Kemenkop Bertekad Perbaiki Ekosistem Koperasi Kredit

Jumat, 29 November 2024 | 16:16

KPK Usut Bau Amis Lelang Pengolahan Karet Kementan

Jumat, 29 November 2024 | 16:05

Selengkapnya