PDIP Legalkan Politik Dua Kaki di Pilpres 2014, tapi Keteteran Saat Dilakukan Jokowi

Sikap PDI Perjuangan melegalkan politik dua kaki Partai Golkar di helatan pemilihan presiden (Pilpres) 2014, justru membuat mereka keteteran, ketika Joko Widodo yang menerapkannya di Pilpres 2024.

Begitu dikatakan Direktur Sentral Politika, Subiran Paridamos. Dia mengamati, arah politik Jokowi menghadapi Pilpres 2024 memiliki kemiripan dengan Golkar, yang saat itu tak menyoal Jusuf Kalla (JK) dimajukan sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Jokowi yang diusung PDIP pada Pilpres 2014.

"Posisi JK juga pada saat itu masih kader dan anggota aktif partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/10).

"Posisinya sama seperti putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang notabene kader PDIP tapi dimajukan bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2024," imbuhnya.

Menurutnya, Jokowi sebagai presiden sekaligus seorang ayah telah menyatakan secara tersirat dukungannya kepada Gibran, mengikuti Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo. Tapi dia menduga, PDIP tidak bisa menjatuhkan sanksi merespon manuver itu karena berpotensi menurunkan elektabilitas partai.

"Jika PDIP berani memecat Gibran dan Jokowi, maka tentu Jokowi effect akan sangat merugikan elektoral PDIP. Sebab massa loyalis Jokowi baik dari relawan, atau partai, masih cukup kuat," tuturnya.

Dampak elektoral yang bakal menimpa PDIP tersebut, Subiran meyakini akan terjadi apabila wacana pengkhianatan Jokowi juga terus dikemukakan ke hadapan publik.

"Tentu, itu juga akan berefek pada elektoral PDIP. Sebab walau bagaimanapun Jokowi ini masih memiliki loyalis," demikian magister ilmu komunikasi politik itu menambahkan.