Berita

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani/Net

Bisnis

Sri Mulyani: Setoran Bea Cukai Turun 15,8 Persen

SABTU, 28 OKTOBER 2023 | 13:48 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penerimaan dana kapabeanan dan cukai tahun ini dilaporkan mengalami penurunan.

Hal itu diungkap langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA pada Jumat (27/10).

Dikatakan bahwa setoran bea cukai hanya sebesar Rp 195,6 triliun, turun 15,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.


Menurut penuturan Sri Mulyani, jumlah yang terkumpul itu baru mencapai 64,5 persen dari target APBN 2023 yang sebesar Rp 303,2 triliun.

Ia menjelaskan bahwa kontraksi pada setoran bea cukai disebabkan penurunan harga komoditas global dan kebijakan pengendalian konsumsi barang kena cukai maupun aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga.

"Ini terlihat dampak dari pelemahan global dari penerimaan bea dan cukai terutama dari bea keluar dan juga bea masuk," kata Sri Mulyani.

Lebih rinci, disebutkan realisasi penerimaan dari bea masuk sebesar Rp 36,9 triliun atau 77,6 persen dari target, atau tumbuh 1,7 persen.

Sementara bea keluar realisasinya mencapai Rp 8,1 triliun atau terkontraksi -78,15 persen disebabkan karena adanya penurunan bea masuk dari produk sawit sebesar -82,1 persen yoy.

Penerimaan dari cukai mencapai Rp 150,5 triliun atau 61,3 persen dari target. Namun, mengalami kontraksi -5,4 persen yoy, disebabkan karena produksi hasil tembakau, terutama sigaret kretek mesin (SKM) golongan 1 dan sigaret putih mesin (SPM) golongan 1 menurun.

Adapun untuk penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), ini mengalami penurunan 5,8 persen, seiring dengan penurunan produksi hingga Juli yang turun 3,6 persen.

Kemudian realisasi dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) penerimaannya menurun 1,2 persen atau mencapai Rp5,5 triliun dengan realisasi 63,95 dari target.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya