Berita

Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati/Net

Nusantara

Di Jakarta, 500 Orang dari Kelompok Berisiko Cacar Monyet Divaksinasi

SABTU, 28 OKTOBER 2023 | 04:44 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Selama sepekan ke depan, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan melakukan vaksinasi cacar monyet (monkeypox/mpox) bagi 500 orang dari kelompok berisiko. Vaksinasi dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut.

"Vaksin diberikan sebanyak dua dosis untuk satu orang dengan jeda empat minggu, sesuai dengan ketersediaan vaksin 'monkeypox' di Indonesia sebanyak 1.000 dosis untuk 500 orang," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/10).

Selain itu, dilakukan pelacakan (tracing) dengan tim khusus bersama mitra terkait. Tim tersebut bertugas memproses, mencari dan memantau pihak yang berkontak erat dengan orang yang terkena cacar monyet.


Ani menjelaskan, setiap kasus positif langsung diisolasi di rumah sakit. Bahkan untuk terduga dengan gejala khas (suspek) ataupun kontak erat seksual yang sedang menunggu hasil PCR juga diisolasi di rumah sakit.

Untuk kontak erat nonseksual akan dipantau gejalanya setiap hari oleh Puskesmas Kecamatan. Jika ditemukan adanya gejala cacar monyet, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium.

"Dan setiap kontak erat seksual akan langsung diisolasi dan dilakukan pemeriksaan laboratorium," kata Ani.

Adapun respons cepat yang telah dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yakni menyiagakan ruang isolasi rumah sakit, menyiapkan obat-obat antivirus dan berkoordinasi aktif dengan para pakar di rumah sakit vertikal terkait tatalaksana kasus.

Sedangkan tingkat kematian kasus (case fatality rate) pada cacar monyet sekitar satu persen.

"Artinya dari 100 kasus positif kemungkinan ada satu yang meninggal," kata Ani.

Mayoritas meninggalnya kasus cacar monyet, kata Ani, karena infeksi sekunder dan kondisi imunitas rendah pada kelompok berisiko, seperti Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan lansia.





 

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya