Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Jawab Tudingan Cawapres Mahfud MD Rangkap Jabatan, Sekjen PDIP Seret Nama Prabowo dan Gibran

SABTU, 28 OKTOBER 2023 | 00:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons tudingan rangkap jabatan lantaran Mahfud MD tidak mundur dari jabatan Menteri Koordinator Polhukam (Menko Polhukam) usai menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Hasto malah menyeret nama Prabowo Subianto yang juga merangkap Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia juga menyinggung Gibran Rakabuming Raka yang masih menjabat walikota Solo meski sudah resmi menjadi cawapres Prabowo.

“Ya sama kan, ada pak Prabowo sebagai menhan, pak Jokowi sebagai presiden yang putranya juga menjadi calon wakil presiden. Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik,” kata Hasto di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10).


Hasto memastikan bahwa kualitas Mahfud tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sehingga profesionalismenya tak perlu diragukan.

“Prof Mahfud ini kan komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang,” kata Hasto.

Bahkan, Hasto mengklaim, masyarakat menginginkan Mahfud untuk tetap menjabat Menko Polhukam untuk memastikan aparat pelaksana kekuasaan pemerintahan tidak menyalahgunakan wewenang.

“Beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya," kata Hasto.

Hasto menambahkan Mahfud telah mengajukan cuti kepada Presiden Jokowi untuk berkampanye sesuai aturan.

“Kalau kampanye ya beliau mengajukan cuti," demikian Hasto.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya