Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Jawab Tudingan Cawapres Mahfud MD Rangkap Jabatan, Sekjen PDIP Seret Nama Prabowo dan Gibran

SABTU, 28 OKTOBER 2023 | 00:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons tudingan rangkap jabatan lantaran Mahfud MD tidak mundur dari jabatan Menteri Koordinator Polhukam (Menko Polhukam) usai menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Hasto malah menyeret nama Prabowo Subianto yang juga merangkap Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia juga menyinggung Gibran Rakabuming Raka yang masih menjabat walikota Solo meski sudah resmi menjadi cawapres Prabowo.

“Ya sama kan, ada pak Prabowo sebagai menhan, pak Jokowi sebagai presiden yang putranya juga menjadi calon wakil presiden. Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik,” kata Hasto di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10).


Hasto memastikan bahwa kualitas Mahfud tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, sehingga profesionalismenya tak perlu diragukan.

“Prof Mahfud ini kan komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang,” kata Hasto.

Bahkan, Hasto mengklaim, masyarakat menginginkan Mahfud untuk tetap menjabat Menko Polhukam untuk memastikan aparat pelaksana kekuasaan pemerintahan tidak menyalahgunakan wewenang.

“Beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya," kata Hasto.

Hasto menambahkan Mahfud telah mengajukan cuti kepada Presiden Jokowi untuk berkampanye sesuai aturan.

“Kalau kampanye ya beliau mengajukan cuti," demikian Hasto.



Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya