Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kemenkeu: Sisa KUR Rp 120 triliun Harus Segera Disalurkan

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 16:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perbankan diharapkan segera merealisasikan sisa dari target kredit usaha rakyat (KUR).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan perlunya sisa dari target KUR senilai Rp 120 triliun tersebut agar segera direalisasikan hingga akhir 2023.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan  pemerintah menargetkan penyaluran KUR pada 2023 sebesar Rp 297 triliun pada 2023.


"Kita melihat bahwa Oktober, November, Desember masih akan ada sekitar Rp 120 triliun lagi yang masih bisa disalurkan perbankan kita," katanya, saat berbicara dalam The 7th Indonesia Risk Management Outlook 2024 baru-baru ini.

Ia berharap perbankan dapat mempercepat penyaluran untuk mencapai target KUR tersebut demi menggerakkan kegiatan ekonomi dan usaha rakyat yang akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian bangsa Indonesia.

"Kita mohon perbankan kita supaya bisa menyalurkan lebih cepat supaya bisa mendorong kegiatan ekonomi di perekonomian Indonesia," ujarnya.

Untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak adanya penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman hingga Rp 100 juta.

KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, penyaluran KUR kepada pelaku UMKM juga turut berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Per 30 September 2023, penyaluran KUR mencapai 59,17 persen atau Rp 175,73 triliun dari total plafon 2023 sebanyak Rp 297 triliun.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya