Berita

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun/RMOL

Politik

Tidak Tegak Lurus, Politisi PDIP: Gibran Otomatis Sudah Bukan Kader

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 18:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah Walikota Solo GIbran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto disesali banyak pihak termasuk PDI Perjuangan.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan ketegasannya sebagai kader, telah dilakukan kajian yang mendalam dari sejak PDI Perjuangan menyampaikan pernyataan Ganjar sebagai bakal calon Presiden pada 21 April 2023.

“Untuk diketahui, kita coba flash back ya. Pada 21 April 2023, PDI Perjuangan mencalonkan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Saat itu Ibu Mega menyatakan tidak ada yang boleh melakukan dansa politik," ujar Komarudin Watubun dalam keterangannya, Kamis (26/10).


"Semua wajib bergerak serentak turun ke bawah untuk memenangkan Pemilu 2024, baik Pemilu Presiden dengan Pak Ganjar sebagai calon presiden maupun Pemilu Legislatif,” ungkapnya.

Ditambahkan Komar, pada 19 Mei 2023 diadakan pertemuan antara Gibran dengan calon Presiden Prabowo di Solo. Disinyalir pertemuan tersebut bukan sebatas antara walikota Surakarta dan Menteri Pertahanan.

Atas hal itu, DPP PDI Perjuangan melakukan klarifikasi dengan mengundang Gibran ke Jakarta pada 22 Mei 2023.

“Saat itu, sebagai kader yang junior, kami tidak menjatuhkan sanksi. Kami berikan nasihat untuk patuh pada aturan partai. Saat itu, Gibran menyampaikan terima kasih atas nasihatnya dan sebagai kader muda berjanji akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum,” tegasnya.

Menindaklanjuti pendaftaran Gibran, Komar menyatakan bahwa aturan partai sudah tegas, karena tidak tegak lurus pada partai, maka otomatis Gibran sudah tidak jadi anggota PDI Perjuangan.

“Ibu Ketua Umum juga dalam sejumlah kesempatan dengan tegas bahwa tidak boleh dan melarang kadernya ada di dua kaki,” ungkapnya.

“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi Cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh. Dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti dan beralih itu hal yang biasa,” bebernya.

“Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan. Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN Ganjar-Mahfud,” tandas Komarudin Watubun.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya