Berita

Ilustrasi Foto: Produk UMKM dari Provinsi NTB/Net

Bisnis

Naikan Tarif Impor Tak Cukup Lindungi UMKM, Akumandiri: Perlu SDM Berdaya Saing

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 12:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tarif pembebanan umum atau most favoured nations (MFN) akan dikenakan kepada barang-barang impor. Hal itu sudah diatur dalam paket kebijakan pengetatan impor yang diatur Kementerian Perdagangan.

Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menetapkan tarif MFN untuk delapan komoditas, yakni kosmetik (10-15 persen), besi dan baja (0-20 persen), sepeda (25-40 persen), jam tangan (10 persen), tas (15-20 persen), buku (0 persen), produk tekstil (5-25 persen) dan alas kaki/sepatu (5-30 persen).

Tujuan kebijakan itu tidak lain ialah untuk melindungi produk dalam negeri dan membangkitakan geliat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.


Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri, Hermawati Setyorinny menyambut baik langkah pemerintah tersebut, namun hal itu diyakini belum mampu membendung produk impor.

“Akar permasalahannya adalah produk kita yang di Indonesia ini bisa nggak memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau atau murah? Itu yang harus dikerjakan selain aturan-aturan,” ungkap Rinny akrab disapa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/10).

Menurut dia, pada kenyataan bahan baku di Indonesia saja lebih mahal, belum aturan lain seperti legalitas.

“Membuat aturan tetapi juga harus disiapkan adanya bahan baku yang murah, kemudahan atau fasilitas pendukung yang tak membebani ongkos produksi, SDM yang mampu menjadikan produknya bersaing, misal kemasan, legalitas, marketing, akses modal dan seterusnya,” jelas Rinny.

Dia menambahkan hal ini harus dipersiapkan, karena ini berpengaruh dengan nilai daya beli masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang rendah. Dengan kata lain, harga murah dan ketersediaan barang yang cukup.

“Belum masalah kemampuan mengejar teknologi yang banyak UMKM belum paham, disuruh maju naik kelas tapi ya harus dituntun, diajari tidak dibiarkan UMKM jalan sendiri,” tegas dia.

“Semua harus diperhatikan pemerintah. Kolaborasi sinergi kementerian juga harus berjalan, tidak sendiri sendiri menggarap UMKM,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya