Berita

Ilustrasi Foto: Produk UMKM dari Provinsi NTB/Net

Bisnis

Naikan Tarif Impor Tak Cukup Lindungi UMKM, Akumandiri: Perlu SDM Berdaya Saing

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 12:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tarif pembebanan umum atau most favoured nations (MFN) akan dikenakan kepada barang-barang impor. Hal itu sudah diatur dalam paket kebijakan pengetatan impor yang diatur Kementerian Perdagangan.

Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menetapkan tarif MFN untuk delapan komoditas, yakni kosmetik (10-15 persen), besi dan baja (0-20 persen), sepeda (25-40 persen), jam tangan (10 persen), tas (15-20 persen), buku (0 persen), produk tekstil (5-25 persen) dan alas kaki/sepatu (5-30 persen).

Tujuan kebijakan itu tidak lain ialah untuk melindungi produk dalam negeri dan membangkitakan geliat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.


Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri, Hermawati Setyorinny menyambut baik langkah pemerintah tersebut, namun hal itu diyakini belum mampu membendung produk impor.

“Akar permasalahannya adalah produk kita yang di Indonesia ini bisa nggak memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau atau murah? Itu yang harus dikerjakan selain aturan-aturan,” ungkap Rinny akrab disapa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/10).

Menurut dia, pada kenyataan bahan baku di Indonesia saja lebih mahal, belum aturan lain seperti legalitas.

“Membuat aturan tetapi juga harus disiapkan adanya bahan baku yang murah, kemudahan atau fasilitas pendukung yang tak membebani ongkos produksi, SDM yang mampu menjadikan produknya bersaing, misal kemasan, legalitas, marketing, akses modal dan seterusnya,” jelas Rinny.

Dia menambahkan hal ini harus dipersiapkan, karena ini berpengaruh dengan nilai daya beli masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang rendah. Dengan kata lain, harga murah dan ketersediaan barang yang cukup.

“Belum masalah kemampuan mengejar teknologi yang banyak UMKM belum paham, disuruh maju naik kelas tapi ya harus dituntun, diajari tidak dibiarkan UMKM jalan sendiri,” tegas dia.

“Semua harus diperhatikan pemerintah. Kolaborasi sinergi kementerian juga harus berjalan, tidak sendiri sendiri menggarap UMKM,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya