Berita

Ilustrasi Foto: Produk UMKM dari Provinsi NTB/Net

Bisnis

Naikan Tarif Impor Tak Cukup Lindungi UMKM, Akumandiri: Perlu SDM Berdaya Saing

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 12:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tarif pembebanan umum atau most favoured nations (MFN) akan dikenakan kepada barang-barang impor. Hal itu sudah diatur dalam paket kebijakan pengetatan impor yang diatur Kementerian Perdagangan.

Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menetapkan tarif MFN untuk delapan komoditas, yakni kosmetik (10-15 persen), besi dan baja (0-20 persen), sepeda (25-40 persen), jam tangan (10 persen), tas (15-20 persen), buku (0 persen), produk tekstil (5-25 persen) dan alas kaki/sepatu (5-30 persen).

Tujuan kebijakan itu tidak lain ialah untuk melindungi produk dalam negeri dan membangkitakan geliat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.


Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri, Hermawati Setyorinny menyambut baik langkah pemerintah tersebut, namun hal itu diyakini belum mampu membendung produk impor.

“Akar permasalahannya adalah produk kita yang di Indonesia ini bisa nggak memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau atau murah? Itu yang harus dikerjakan selain aturan-aturan,” ungkap Rinny akrab disapa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/10).

Menurut dia, pada kenyataan bahan baku di Indonesia saja lebih mahal, belum aturan lain seperti legalitas.

“Membuat aturan tetapi juga harus disiapkan adanya bahan baku yang murah, kemudahan atau fasilitas pendukung yang tak membebani ongkos produksi, SDM yang mampu menjadikan produknya bersaing, misal kemasan, legalitas, marketing, akses modal dan seterusnya,” jelas Rinny.

Dia menambahkan hal ini harus dipersiapkan, karena ini berpengaruh dengan nilai daya beli masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang rendah. Dengan kata lain, harga murah dan ketersediaan barang yang cukup.

“Belum masalah kemampuan mengejar teknologi yang banyak UMKM belum paham, disuruh maju naik kelas tapi ya harus dituntun, diajari tidak dibiarkan UMKM jalan sendiri,” tegas dia.

“Semua harus diperhatikan pemerintah. Kolaborasi sinergi kementerian juga harus berjalan, tidak sendiri sendiri menggarap UMKM,” pungkasnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Penegakan Hukum Sengketa Perubahan Legalitas Soksi Tak Boleh Tebang Pilih

Senin, 18 Mei 2026 | 00:23

MUI Lega Sidang Isbat Iduladha Tak Munculkan Perbedaan

Senin, 18 Mei 2026 | 00:04

Rombongan Trump Buang Semua Barang China, Pengamat: Perang Intelijen Masuk Level Paranoia Strategis

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:34

GEM Kembangkan Ekosistem Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:13

Data Besar, Nasib Berceceran

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:00

Bobotoh Penuhi Jalanan Kota Bandung, Otw Hattrick Juara!

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:40

Relawan: Maksud Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar Baik

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:12

Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Putusan MK?

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:44

Teguh Santosa: Indonesia Tidak Bisa Berharap pada Kebaikan Negara Lain

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:00

BNI: Kemenangan Leo-Daniel Hadiah Istimewa untuk Rakyat Indonesia

Minggu, 17 Mei 2026 | 20:41

Selengkapnya