Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI/Net

Publika

Poros Capres-Cawapres dari Tiga “Dinasti Politik”

OLEH: ANDRE VINCENT WENAS*
RABU, 25 OKTOBER 2023 | 11:30 WIB

AKHIRNYA tiga poros capres terbentuk.

Pertama, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung, didukung dan dikendalikan oleh dinasti politik Surya Paloh, dengan Partai Nasdem sebagai parpol utama (59 kursi, atau 10,26%), dan parpol koalisinya PKB (58 kursi, 10,09%), PKS (50 kursi, 8,7%) dan Partai Ummat.

Kedua, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung, didukung dan “dikendalikan” oleh dinasti politik Megawati Soekarnoputri, dengan PDIP sebagai parpol utama (128 kursi, 22,26%), dan parpol koalisinya PPP (19 kursi, 3,3%), Partai Hanura dan Partai Perindo.


Ketiga, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung, didukung dan dikendalikan oleh “dinasti politik” Joko Widodo. Koalisinya: Partai Gerindra (78 kursi, 13,57%), Partai Golkar (85 kursi, 14,78%), PAN (44 kursi, 7,65%), Partai Demokrat (54 kursi, 9,39%), dan PBB, Gelora, Garuda dan PSI.

Lho, kok yang “dinasti politik” Jokowi pakai tanda kutip?

Ya, karena kita sendiri belum clear, alias belum jelas dan belum mengerti parpol mana yang menjadi “kerajaan politik” milik keluarga (dinasti) Jokowi?

Tentu beda dengan dua parpol sebelumnya, Nasdem adalah “kerajaan politik” keluarga (dinasti politik) Surya Paloh, dengan Prananda Paloh sebagai putra mahkota. Sanak saudara yang lain? Mungkin teman-teman di Nasdem bisa kasih bocoran.

Dan PDIP adalah “kerajaan politik” keluarga (dinasti politik) Megawati, dengan Puan Maharani sebagai putri mahkota dan Prananda Prabowo sebagai pangeran dinasti.

Di koalisi Prabowo-Gibran, parpol mana yang jadi “kerajaan politik” milik “dinasti” Jokowi?

Apakah Gerindra? Pasti bukan, tanya saja pada Prabowo, atau Hashim. Apakah Golkar? Tak perlu diceritakan lagi soal “perebutan kekuasaan” di antara faksi-faksinya, seru dan mencekam.

Apakah Demokrat? Hmm… ada yang mau tanya ke SBY, AHY dan Ibas? Lalu parpol lain seperti PAN? Gelora? Garuda? Atau PSI? …hmm mungkin PSI barangkali?

Katanya PSI mengaku-aku sebagai partainya Jokowi. PSI yang selalu bilang “tegak lurus” atau “sejalan” dengan Jokowi. Apalagi ketua umumnya sekarang adalah Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

Mungkin para pengamat politik profesional bisa bantu jelaskan, mengapa Kaesang memilih parpol bocil yang nonparlemen ini sebagai tempatnya berkiprah dalam dunia politik?

Kenapa tidak sedari awal pilih masuk ke parpol gede yang bisa “menjamin” karir politik Kaesang pasti moncer.

Ya, kenapa PSI?

PSI ini parpol yang terbukti telah bikin repot kebiasaannya para anggota dinasti politik dan kroni-kroninya lho. Programnya antikorupsi dan antiintoleransi. RUU Perampasan Aset Koruptor dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal digembar-gemborkan hanya oleh PSI.

Ini kan bakal bikin susah para anggota “dinasti politik” nantinya, betul nggak? Para pengamat politik profesional, kiranya bisa bantu menjelaskan mengapa Kaesang (dan Jokowi?) memilih PSI?

Okelah, kita kembali ke soal tiga poros capres-cawapres. Singkatnya disimpulkan begini: poros pertama pengendalinya adalah Surya Paloh, poros kedua dikendalikan Megawati, dan poros ketiga dikendalikan Jokowi.

Sederhana kan? Surya Paloh, Megawati dan Jokowi.

Anda memilih yang mana?

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya