Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI/Net

Publika

Poros Capres-Cawapres dari Tiga “Dinasti Politik”

OLEH: ANDRE VINCENT WENAS*
RABU, 25 OKTOBER 2023 | 11:30 WIB

AKHIRNYA tiga poros capres terbentuk.

Pertama, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung, didukung dan dikendalikan oleh dinasti politik Surya Paloh, dengan Partai Nasdem sebagai parpol utama (59 kursi, atau 10,26%), dan parpol koalisinya PKB (58 kursi, 10,09%), PKS (50 kursi, 8,7%) dan Partai Ummat.

Kedua, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung, didukung dan “dikendalikan” oleh dinasti politik Megawati Soekarnoputri, dengan PDIP sebagai parpol utama (128 kursi, 22,26%), dan parpol koalisinya PPP (19 kursi, 3,3%), Partai Hanura dan Partai Perindo.


Ketiga, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung, didukung dan dikendalikan oleh “dinasti politik” Joko Widodo. Koalisinya: Partai Gerindra (78 kursi, 13,57%), Partai Golkar (85 kursi, 14,78%), PAN (44 kursi, 7,65%), Partai Demokrat (54 kursi, 9,39%), dan PBB, Gelora, Garuda dan PSI.

Lho, kok yang “dinasti politik” Jokowi pakai tanda kutip?

Ya, karena kita sendiri belum clear, alias belum jelas dan belum mengerti parpol mana yang menjadi “kerajaan politik” milik keluarga (dinasti) Jokowi?

Tentu beda dengan dua parpol sebelumnya, Nasdem adalah “kerajaan politik” keluarga (dinasti politik) Surya Paloh, dengan Prananda Paloh sebagai putra mahkota. Sanak saudara yang lain? Mungkin teman-teman di Nasdem bisa kasih bocoran.

Dan PDIP adalah “kerajaan politik” keluarga (dinasti politik) Megawati, dengan Puan Maharani sebagai putri mahkota dan Prananda Prabowo sebagai pangeran dinasti.

Di koalisi Prabowo-Gibran, parpol mana yang jadi “kerajaan politik” milik “dinasti” Jokowi?

Apakah Gerindra? Pasti bukan, tanya saja pada Prabowo, atau Hashim. Apakah Golkar? Tak perlu diceritakan lagi soal “perebutan kekuasaan” di antara faksi-faksinya, seru dan mencekam.

Apakah Demokrat? Hmm… ada yang mau tanya ke SBY, AHY dan Ibas? Lalu parpol lain seperti PAN? Gelora? Garuda? Atau PSI? …hmm mungkin PSI barangkali?

Katanya PSI mengaku-aku sebagai partainya Jokowi. PSI yang selalu bilang “tegak lurus” atau “sejalan” dengan Jokowi. Apalagi ketua umumnya sekarang adalah Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

Mungkin para pengamat politik profesional bisa bantu jelaskan, mengapa Kaesang memilih parpol bocil yang nonparlemen ini sebagai tempatnya berkiprah dalam dunia politik?

Kenapa tidak sedari awal pilih masuk ke parpol gede yang bisa “menjamin” karir politik Kaesang pasti moncer.

Ya, kenapa PSI?

PSI ini parpol yang terbukti telah bikin repot kebiasaannya para anggota dinasti politik dan kroni-kroninya lho. Programnya antikorupsi dan antiintoleransi. RUU Perampasan Aset Koruptor dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal digembar-gemborkan hanya oleh PSI.

Ini kan bakal bikin susah para anggota “dinasti politik” nantinya, betul nggak? Para pengamat politik profesional, kiranya bisa bantu menjelaskan mengapa Kaesang (dan Jokowi?) memilih PSI?

Okelah, kita kembali ke soal tiga poros capres-cawapres. Singkatnya disimpulkan begini: poros pertama pengendalinya adalah Surya Paloh, poros kedua dikendalikan Megawati, dan poros ketiga dikendalikan Jokowi.

Sederhana kan? Surya Paloh, Megawati dan Jokowi.

Anda memilih yang mana?

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya