Berita

Potret anggota pasukan militer Israel (IDF) yang diduga mendapatkan donasi makanan McDonald's/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Potensi Penumpang Gelap di Balik Ajakan Boikot Produk Sekutu Israel

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat Indonesia diimbau lebih bijaksana menyikapi konflik di Jalur Gaza, salah satunya soal gerakan boikot terhadap produk-produk tertentu yang dianggap mendukung Israel.

Ekonom Mumtaz Foundation, Dr Nurizal Ismail mengingatkan, yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah terkait label halal, bukan dari mana produk itu berasal.

“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya, sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-kaitkan dengan negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” kata Dr Nurizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10).


Beberapa hal yang ia soroti adalah gerakan boikot produk makanan, seperti McDonald's, KFC, hingga Starbucks yang ramai di media sosial karena dianggap sebagai sekutu Israel. Menurutnya, sepanjang memenuhi syarat halal, maka tidak ada masalah untuk dikonsumsi.

"Kita sebagai umat muslim kan boleh membelinya, karena sudah menjadi produk halal,” jelasnya.

Ia mengamini, gerakan boikot produk-produk tertentu sudah pernah muncul dan bukan hanya karena konflik Israel-Palestina.

Ia memandang, gerakan tersebut sebagai bentuk emosional solidaritas terhadap warga muslim di Palestina karena serangan Israel. Namun di lain sisi, gerakan tersebut juga bisa berimbas dan merugikan ekonomi dalam negeri.

“Akan ada trade-off ketika kita memboikot produk mereka. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian produk yang diboikot, maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” jelas dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan, isu pemboikotan tersebut juga jangan sampai ditunggangi oleh pihak tertentu demi menjatuhkan perusahaan lain.

“Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain. Jadi, kita perlu pintar-pintar membaca kembali sehingga tidak merugikan orang banyak,” tandasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya