Berita

Potret anggota pasukan militer Israel (IDF) yang diduga mendapatkan donasi makanan McDonald's/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Potensi Penumpang Gelap di Balik Ajakan Boikot Produk Sekutu Israel

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat Indonesia diimbau lebih bijaksana menyikapi konflik di Jalur Gaza, salah satunya soal gerakan boikot terhadap produk-produk tertentu yang dianggap mendukung Israel.

Ekonom Mumtaz Foundation, Dr Nurizal Ismail mengingatkan, yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah terkait label halal, bukan dari mana produk itu berasal.

“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya, sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-kaitkan dengan negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” kata Dr Nurizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10).


Beberapa hal yang ia soroti adalah gerakan boikot produk makanan, seperti McDonald's, KFC, hingga Starbucks yang ramai di media sosial karena dianggap sebagai sekutu Israel. Menurutnya, sepanjang memenuhi syarat halal, maka tidak ada masalah untuk dikonsumsi.

"Kita sebagai umat muslim kan boleh membelinya, karena sudah menjadi produk halal,” jelasnya.

Ia mengamini, gerakan boikot produk-produk tertentu sudah pernah muncul dan bukan hanya karena konflik Israel-Palestina.

Ia memandang, gerakan tersebut sebagai bentuk emosional solidaritas terhadap warga muslim di Palestina karena serangan Israel. Namun di lain sisi, gerakan tersebut juga bisa berimbas dan merugikan ekonomi dalam negeri.

“Akan ada trade-off ketika kita memboikot produk mereka. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian produk yang diboikot, maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” jelas dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan, isu pemboikotan tersebut juga jangan sampai ditunggangi oleh pihak tertentu demi menjatuhkan perusahaan lain.

“Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain. Jadi, kita perlu pintar-pintar membaca kembali sehingga tidak merugikan orang banyak,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya