Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (24/10)/Ist

Politik

Menko Airlangga: Pemerintah Tanggung PPN Rumah Komersil di Bawah Rp2 M

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 20:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga resiliensi dan daya tahan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu fokus pemerintah adalah sektor properti.

Selama periode 2018-2022, sektor properti berupa konstruksi dan real estate mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 - Rp2.865 triliun per tahun atau setara 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB. Sektor properti juga telah mampu menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun atau sekitar 10,2 persen dari total lapangan kerja tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi dunia dan mendorong peningkatan permintaan perumahan, perlu disiapkan kebijakan stimulus fiskal dalam pembelian rumah komersil.

"Dalam rapat lanjutan terkait PPN perumahan, real estate hanya tumbuh 0,67 persen, dan PDB konstruksi 2,7 persen, diperlukan kebijakan untuk menggairahkan kembali sektor perumahan," kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan beragenda Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Properti, Selasa (24/10).

Sektor properti mempunyai sumbangan dan multiplier effect besar dalam perekonomian nasional, di mana kontribusi terhadap PDB sebesar 14-16 persen, dan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sekitar 9,3 persen atau sebesar Rp185 triliun per tahun.

Sektor ini juga menyumbang ke penerimaan daerah (PAD) sebesar Rp92 triliun atau sekitar 31,9 persen dari PAD Pemprov dan Pemkab/ Kota.

Menko Airlangga berujar, ekosistem perumahan juga masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga perlu didorong keselarasan antara supply dan demand, serta diperlukan intervensi kebijakan fiskal yang efektif agar memenuhi aspek availability, affordability, accessibility, dan sustainability.

"Tadi Bapak Presiden memutuskan agar dilakukan program PPN DTP (ditanggung pemerintah) untuk pembelian rumah komersial dengan harga di bawah Rp2 miliar. Ini akan berlaku sampai Juni tahun depan (2024) PPN-nya 100% ditanggung pemerintah. Sesudah itu (Juni-Desember 2024), PPN-nya sebesar 50 persen ditanggung pemerintah,” kata Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk memberikan bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberikan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar Rp4 juta sebagai pengurang biaya akad.

"Kira-kira cost administrasi termasuk BPHTB dan yang lain itu sekitar Rp13,3 juta, dan pemerintah akan berkontribusi dengan memberikan pengurangan sebesar Rp4 juta sampai akhir tahun 2024," pungkas Menko Airlangga.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Menteri PANRB Jangan Jadi Firaun Baru

Selasa, 11 Maret 2025 | 07:13

Kemenkeu Belum Rilis APBN 2025, Rocky Gerung: Ada Data yang Disembunyikan?

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:45

Kejar Sampai Banyumas, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:31

Gubernur Jateng Optimistis Capai Target Pangan 11 Juta Ton

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:16

Terlena Naturalisasi dan Tendangan Erick

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:01

Dijemput Paksa, Pengusaha Haji Alim Dijebloskan Kejari Muba ke Rutan Palembang

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:58

Impor Gula Vs Penghuni Usus

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:56

Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo di LHKPN, Sering Pakai Ikat Pinggang Hermes

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:51

LPH Quality Syariah Dukung BPJPH Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:42

Buntut Penundaan Pelantikan, Ratusan CPPPK Banjarnegara Ancam Geruduk Jakarta

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:18

Selengkapnya