Berita

Luhut Parlinggoman Siahaan/Net

Politik

Gibran Bacawapres Prabowo, Ketum Barnas GP: Syahwat Politik Jokowi Tak Terbendung

MINGGU, 22 OKTOBER 2023 | 20:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Syahwat politik Presiden Joko Widodo untuk tetap berkuasa dengan jelas dipertontonkan, bersamaan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres.

Ketua Relawan Barisan Nasional Ganjar Pranowo (Barnas GP), Luhut Parlinggoman Siahaan, mengatakan, setelah Prabowo mengumumkan Gibran sebagai Cawapres, maka semakin menunjukkan kepada publik bahwa syahwat politik untuk tetap berkuasa sangat jelas dipertontonkan.

"Isu tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden gagal, diduga Presiden Jokowi kini kejar setoran membangun dinasti politik yang sangat memalukan, karena kita tahu, Gibran yang diperhitungkan itu hanya karena anak presiden," tegas Luhut, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (22/10).


Dia meyakini, majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo akan menjadi blunder bagi Jokowi. Karena tanpa sadar dia menunjukkan wajah pemimpin diktator yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga.

Apalagi, kata Luhut, setelah jauh sebelumnya sukses mendudukkan anak dan menantu menjadi kepala daerah, termasuk Kaesang menjadi Ketua PSI, yang patut diduga juga mengincar jabatan eksekutif, semua itu tidak mungkin tanpa restu Jokowi.

"Sangat mustahil rasanya, seorang ayah yang sekaligus presiden tidak ikut campur dalam menentukan keputusan Gibran menjadi Cawapres Prabowo," jelasnya.

Dia juga menilai, pernyataan Jokowi yang mengaku tidak ikut campur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan syarat pencalonan Capres dan Cawapres, adalah omong kosong belaka.

"Di berbagai kesempatan Jokowi selalu menjawab normatif untuk hal-hal yang sangat sensitif, termasuk saat mengatakan tak ikut campur terkait putusan MK tentang batasan usia Capres dan Cawapres. Kita yakin, semua itu omong kosong," pungkas Luhut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya