Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan Tegaskan Kebijakan Dinasti Politik Jokowi Bawa Indonesia Krisis Konstitusi

MINGGU, 22 OKTOBER 2023 | 05:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politisi Demokrat, Rachland Nashidik melontarkan cuitan yang menyebut kritik terhadap Jokowi saat ini bukan lagi kepada kebijakannya, tetapi lebih mengarah kepada pribadi dan keluarganya.

Hal itu dibantah oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Menurutnya, saat ini publik tetap mengkritisi kebijakannya.

“Kritik kepada Jokowi masih tetap sebatas pada kebijakannya. Kali ini kebijakan dinasti politik yang menggunakan MK untuk mengubah UU pemilu terkait open legal policy, yang bukan merupakan wewenang MK. Artinya MK melanggar konstitusi, sehingga membawa #IndonesiaKrisisKonstitusi,” ungkap Anthony dalam akun media sosial X pribadinya, Sabtu (21/10).


Maka dari itu, dia menegaskan tidak benar apabila kritik kepada Jokowi telah bergeser untuk pribadi dan keluarganya.

“Jadi tidak benar pendapat bahwa kritik kepada Jokowi telah bergeser dari kritik kebijakan menjadi personalisasi, karena mencalonkan Gibran jadi cawapres,” jelasnya.

“Yang dikritik publik adalah proses mencalonkan Gibran sebagai cawapres yang melanggar konstitusi,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya