Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net
Hal itu dibantah oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Menurutnya, saat ini publik tetap mengkritisi kebijakannya.
“Kritik kepada Jokowi masih tetap sebatas pada kebijakannya. Kali ini kebijakan dinasti politik yang menggunakan MK untuk mengubah UU pemilu terkait open legal policy, yang bukan merupakan wewenang MK. Artinya MK melanggar konstitusi, sehingga membawa #IndonesiaKrisisKonstitusi,” ungkap Anthony dalam akun media sosial X pribadinya, Sabtu (21/10).
Populer
Senin, 05 Januari 2026 | 16:47
Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54
Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13
Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39
Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00
Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46
Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15
UPDATE
Senin, 12 Januari 2026 | 14:15
Senin, 12 Januari 2026 | 14:10
Senin, 12 Januari 2026 | 14:08
Senin, 12 Januari 2026 | 14:03
Senin, 12 Januari 2026 | 14:03
Senin, 12 Januari 2026 | 13:52
Senin, 12 Januari 2026 | 13:40
Senin, 12 Januari 2026 | 13:12
Senin, 12 Januari 2026 | 13:10
Senin, 12 Januari 2026 | 13:04