Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan Tegaskan Kebijakan Dinasti Politik Jokowi Bawa Indonesia Krisis Konstitusi

MINGGU, 22 OKTOBER 2023 | 05:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politisi Demokrat, Rachland Nashidik melontarkan cuitan yang menyebut kritik terhadap Jokowi saat ini bukan lagi kepada kebijakannya, tetapi lebih mengarah kepada pribadi dan keluarganya.

Hal itu dibantah oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Menurutnya, saat ini publik tetap mengkritisi kebijakannya.

“Kritik kepada Jokowi masih tetap sebatas pada kebijakannya. Kali ini kebijakan dinasti politik yang menggunakan MK untuk mengubah UU pemilu terkait open legal policy, yang bukan merupakan wewenang MK. Artinya MK melanggar konstitusi, sehingga membawa #IndonesiaKrisisKonstitusi,” ungkap Anthony dalam akun media sosial X pribadinya, Sabtu (21/10).


Maka dari itu, dia menegaskan tidak benar apabila kritik kepada Jokowi telah bergeser untuk pribadi dan keluarganya.

“Jadi tidak benar pendapat bahwa kritik kepada Jokowi telah bergeser dari kritik kebijakan menjadi personalisasi, karena mencalonkan Gibran jadi cawapres,” jelasnya.

“Yang dikritik publik adalah proses mencalonkan Gibran sebagai cawapres yang melanggar konstitusi,” tandasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya