Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin/Net
Sekitar puluhan juta warga Thailand akan menerima insentif sebesar 10 ribu bath (Rp 4,3 juta) dari perdana menteri baru, Srettha Thavisin, mulai Februari mendatang.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari rencana stimulus ekonomi senilai 16 miliar dolar AS (sekitar Rp 253 triliun) yang disusun oleh Partai Pheu Thai yang saat ini berkuasa.
Program insentif ini berfokus pada dompet digital dan ditujukan bagi warga negara Thailand yang berusia 16 tahun ke atas.
Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendistribusikan pendapatan secara merata di seluruh negeri.
"Niat kami adalah agar uang tersebut dibelanjakan di wilayah lokal tempat alamat Anda terdaftar. Ini akan membantu mengembangkan komunitas Anda dan bukan hanya kota-kota besar saja," tulis Thavisin di platform media sosial X, dikutip Jumat (20/10).
Namun, rencana tersebut masih menuai beberapa tantangan. Salah satunya adalah implementasi dengan menggunakan dompet digital, yang mungkin belum efektif di wilayah pedesaan di mana masyarakat masih kesulitan bertransaksi dengan platform digital untuk berbelanja di toko-toko tradisional terdekat.
Warga di pedesaan seringkali memiliki toko kelontong kecil yang tidak menerima pembayaran digital, dan jarak antara rumah mereka dengan kota cukup jauh.
Seorang pedagang memandang langkah ini tidak tepat sasaran.
"Ini akan menguntungkan 7-Eleven, bukan toko sederhana seperti milik saya, saya jamin," kata Orapin Thanomsap, pemilik toko makanan dan barang kecil di distrik Watthana Bangkok.
Selain itu, puluhan akademisi, ekonom, dan mantan gubernur Bank of Thailand juga telah mengeluarkan pernyataan bersama menentang program intensif ini.
Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan program tersebut, dengan alasan bahwa pengeluaran besar-besaran untuk meningkatkan konsumsi jangka pendek dapat menambah utang publik dan membahayakan stabilitas keuangan Thailand dalam jangka panjang.
"Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus membayarnya kembali, baik melalui pajak yang lebih tinggi dan atau harga barang yang lebih tinggi yang disebabkan oleh inflasi akibat suntikan moneter," tegas pernyataan itu.
