Berita

Diskusi bertema "Mengelola Konflik di Media Sosial Pada Pemilu 2024: Agama, Budaya dan Masa Depan Indonesia" di Surabaya/RMOLJatim

Nusantara

Soal Polemik Politik Identitas, Cendekiawan NU: Ini PR Kita Bersama

SABTU, 21 OKTOBER 2023 | 06:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Jelang Pemilu 2024, isu tentang politik identitas ramai dibicarakan. Tak jarang isu ini digunakan untuk menyudutkan calon presiden tertentu.

Untuk itu, Perhimpunan Masyarakat Pesantren Indonesia (PMPI) menggelar diskusi dengan tema "Mengelola Konflik di Media Sosial Pada Pemilu 2024: Agama, Budaya dan Masa Depan Indonesia", di Surabaya, Jumat (20/10).

Dalam acara ini hadir sekaligus empat narasumber utama. Yakni, cendekiawan NU, Muladi Mughni; aktivis muda NU, Holili; akademisi Uinsa, A. Khubby Ali Rohmad; dan sejarawan Unesa, Bayuaji.


Dalam paparannya Muladi Mughni menyampaikan isu soal politik identitas ini jadi pekerjaan rumah bersama.

"Kalau seandainya betul politik identitas atau Islam politik memimpin apakah tidak menjadi ancaman? Saya pikir ini jadi PR kita semua. Kalau kita yakin bahwa Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin saya pikir ini bukan saatnya kita mengadu jargon," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (20/10).

"Apakah kita bisa meniru tentang bagaimana pendahulu kita untuk bisa mengimplementasikan ajaran universal Islam dengan konteks sosial, politik, budaya dan kehidupan ekonomi sehari-hari," sambungnya.

Dia melanjutkan, sebelum terbentuk NKRI ada contoh tradisi heroik Surabaya sebagai kota santri.

"Itu resolusi jihad satu contoh kecil bahwa ada ajaran Islam itu tidak pernah bertentangan dengan nasionalisme, bahkan mendorong untuk membebaskan dari pada  kolonialisme," tegasnya.

Mughni menuturkan, ini adalah inspirasi kebangkitan melalui nilai spirit agama. Tetapi untuk konteks kebangkitan nasional ini yang harus selalu digelorakan.

"Ini jadi suatu bukti bahwa sebetulnya kekhawatiran kalau kita mengangkat spirit nilai Islam itu tak harus dimaknai bahwa kita antinasionalisme. Saya pikir sahabat ngerti istilah hubbul wathan minal iman," cetusnya.

Inilah yang menurut Mugni sering dilupakan.

"Saya pikir kita tak membicarakan seorang agama tak bisa tampil nasionalis atau sebaliknya. Orang yang memiliki jiwa nasionalisme diragukan keagamaannya saya pikir itu narasi kita terjebak pada media sosial era masa lalu," jelasnya.

Dia menambahkan, jika kita yakin pada posisi benar yang sering jadi masalah adalah bagaimana kita  merendahkan orang lain, yang tidak satu identitas. Pada aspek inilah masyarakat harus mendirikan toleransi yang dibimbing oleh moralitas budaya ataupun etik sumber dari agama.

Sementara itu Holili menyatakan politik identitas hanya dikenal secara simbolik.

"Kalau kita melihat dalam perspektif ilmu sosiologi maka tentu politik identitas dibagi menjadi dua bagian relasi dengan kategori," ujarnya.

Menurut dia, jika ingin melihat politik identitas secara substantif maka di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yakni, agamis dan nasionalis.

"Sehingga ada partai yang mengusung sebagai partai nasionalis ada mengusung partai agamis atau religius. Hal yang bersifat karakteristik yang seperti ini maka tentu adik-adik bisa melihat di mana partai agamis itu sendiri dan di mana yang mengusung partai nasionalis itu sendiri," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya