Berita

Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Kawal Demokrasi menggelar demonstrasi dengan tuntutan profesionalitas KPU RI/Ist

Nusantara

Aksi Turun Jalan, Mahasiswa: KPU Bukan Boneka Keluarga!

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 15:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi demonstrasi digelar mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi kawal Reformasi (FMD Reformasi) untuk menuntut profesionalitas KPU RI dalam mengawal Pemilu Serentak 2024.

Aksi tersebut sebelumnya akan dilakukan di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat. Namun karena ada sterilisasi, aksi berpindah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Dalam aksinya, massa menuntut profesionalitas KPU RI, khususnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.


KPU RI, tuntut massa, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah sebelum merevisi peraturan KPU sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan MK.

"KPU harus profesional tegas menolak bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat. Putusan MK tidak bisa langsung dieksekusi tanpa adanya proses perubahan PKPU," kata koordinator aksi, Faisal Ngabalin.

Jika KPU tetap menerima dan meloloskan calon yang tidak cukup syarat, maka patut dicurigai lembaga pimpinan Hasyim Asyari itu cacat hukum.

"KPU bukan boneka keluarga, KPU jangan ikutan edan seperti MK yang mengakali konstitusi. Peraturan KPU yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan," tuturnya.

FMD Reformasi khawatir jika tahapan tersebut tidak dilaksanakan KPU, putusan MK yang baru berpotensi melahirkan politik dinasti.

"Kami ingatkan, ada amanat reformasi untuk menjaga demokrasi berjalan sehat sesuai aturan. Jangan khianati itu, tolak segala bentuk tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan," tegasnya.

Selain tuntutan tersebut, FMD Reformasi juga mendesak Ketua MK, Anwar Usman mundur dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan amanah konstitusi sebagaimana mestinya.

"Kami butuh sosok negarawan untuk memimpin MK, bukan paman seseorang," tandasnya.

Sejumlah spanduk dan atribut turut dibentangkan massa saat menggelar aksi. Salah satunya spanduk berukuran besar dengan tulisan "KPU bukan boneka keluarga, tolak calon titipan istana".

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya