Berita

Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Kawal Demokrasi menggelar demonstrasi dengan tuntutan profesionalitas KPU RI/Ist

Nusantara

Aksi Turun Jalan, Mahasiswa: KPU Bukan Boneka Keluarga!

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 15:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi demonstrasi digelar mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi kawal Reformasi (FMD Reformasi) untuk menuntut profesionalitas KPU RI dalam mengawal Pemilu Serentak 2024.

Aksi tersebut sebelumnya akan dilakukan di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat. Namun karena ada sterilisasi, aksi berpindah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Dalam aksinya, massa menuntut profesionalitas KPU RI, khususnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.


KPU RI, tuntut massa, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah sebelum merevisi peraturan KPU sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan MK.

"KPU harus profesional tegas menolak bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat. Putusan MK tidak bisa langsung dieksekusi tanpa adanya proses perubahan PKPU," kata koordinator aksi, Faisal Ngabalin.

Jika KPU tetap menerima dan meloloskan calon yang tidak cukup syarat, maka patut dicurigai lembaga pimpinan Hasyim Asyari itu cacat hukum.

"KPU bukan boneka keluarga, KPU jangan ikutan edan seperti MK yang mengakali konstitusi. Peraturan KPU yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan," tuturnya.

FMD Reformasi khawatir jika tahapan tersebut tidak dilaksanakan KPU, putusan MK yang baru berpotensi melahirkan politik dinasti.

"Kami ingatkan, ada amanat reformasi untuk menjaga demokrasi berjalan sehat sesuai aturan. Jangan khianati itu, tolak segala bentuk tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan," tegasnya.

Selain tuntutan tersebut, FMD Reformasi juga mendesak Ketua MK, Anwar Usman mundur dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan amanah konstitusi sebagaimana mestinya.

"Kami butuh sosok negarawan untuk memimpin MK, bukan paman seseorang," tandasnya.

Sejumlah spanduk dan atribut turut dibentangkan massa saat menggelar aksi. Salah satunya spanduk berukuran besar dengan tulisan "KPU bukan boneka keluarga, tolak calon titipan istana".

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Puan Harap Korban Banjir Sumatera Peroleh Penanganan Baik

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:10

Bantuan Kemensos Telah Terdistribusikan ke Wilayah Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:00

Prabowo Bantah Rambo Podium

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:59

Pansus Illegal Logging Dibahas Usai Penanganan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:39

BNN Kirim 2.000 Paket Sembako ke Korban Banjir Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:18

Bahlil Sebut Golkar Bakal Dukung Prabowo di 2029

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:03

Banjir Sumatera jadi Alarm Keras Rawannya Kondisi Ekologis

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:56

UEA Berpeluang Ikuti Langkah Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:47

Media Diajak Kawal Transformasi DPR Lewat Berita Berimbang

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:18

AMAN Raih Dua Penghargaan di Ajang FIABCI Award 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:15

Selengkapnya