Berita

Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Kawal Demokrasi menggelar demonstrasi dengan tuntutan profesionalitas KPU RI/Ist

Nusantara

Aksi Turun Jalan, Mahasiswa: KPU Bukan Boneka Keluarga!

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 15:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi demonstrasi digelar mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi kawal Reformasi (FMD Reformasi) untuk menuntut profesionalitas KPU RI dalam mengawal Pemilu Serentak 2024.

Aksi tersebut sebelumnya akan dilakukan di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat. Namun karena ada sterilisasi, aksi berpindah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Dalam aksinya, massa menuntut profesionalitas KPU RI, khususnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.


KPU RI, tuntut massa, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah sebelum merevisi peraturan KPU sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan MK.

"KPU harus profesional tegas menolak bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat. Putusan MK tidak bisa langsung dieksekusi tanpa adanya proses perubahan PKPU," kata koordinator aksi, Faisal Ngabalin.

Jika KPU tetap menerima dan meloloskan calon yang tidak cukup syarat, maka patut dicurigai lembaga pimpinan Hasyim Asyari itu cacat hukum.

"KPU bukan boneka keluarga, KPU jangan ikutan edan seperti MK yang mengakali konstitusi. Peraturan KPU yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan," tuturnya.

FMD Reformasi khawatir jika tahapan tersebut tidak dilaksanakan KPU, putusan MK yang baru berpotensi melahirkan politik dinasti.

"Kami ingatkan, ada amanat reformasi untuk menjaga demokrasi berjalan sehat sesuai aturan. Jangan khianati itu, tolak segala bentuk tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan," tegasnya.

Selain tuntutan tersebut, FMD Reformasi juga mendesak Ketua MK, Anwar Usman mundur dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan amanah konstitusi sebagaimana mestinya.

"Kami butuh sosok negarawan untuk memimpin MK, bukan paman seseorang," tandasnya.

Sejumlah spanduk dan atribut turut dibentangkan massa saat menggelar aksi. Salah satunya spanduk berukuran besar dengan tulisan "KPU bukan boneka keluarga, tolak calon titipan istana".

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

UPDATE

Virus Hanta, Politik Ketakutan, dan Bayang-Bayang Bisnis Kesehatan Global

Selasa, 19 Mei 2026 | 06:22

Bocah di Tapteng Diduga Dipukuli Ayahnya Gegara Telat Pulang

Selasa, 19 Mei 2026 | 06:00

Jokowi dan Relawan Bersiap Blusukan

Selasa, 19 Mei 2026 | 05:42

DPRD DKI Geber Ranperda RPPLH dan Pembangunan Keluarga

Selasa, 19 Mei 2026 | 05:19

MUI: Penangkapan Aktivis Sumud Flotilla Bentuk Ketakutan Israel

Selasa, 19 Mei 2026 | 05:04

Evaluasi Otsus Papua!

Selasa, 19 Mei 2026 | 04:47

Arinal Djunaidi Ajukan Praperadilan ke PN Tanjungkarang

Selasa, 19 Mei 2026 | 04:11

Beruang Liar Serang Petani Sawit di Musi Rawas

Selasa, 19 Mei 2026 | 04:08

Pramono Klaim Arena Ring Tinju Bikin Tawuran Turun Drastis

Selasa, 19 Mei 2026 | 03:26

Tiket Kereta Daop 2 Bandung Laris Manis Selama Libur Panjang

Selasa, 19 Mei 2026 | 03:15

Selengkapnya