Berita

Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani/Ist

Politik

Tetap Dorong Airlangga Cawapres Prabowo, Golkar: Indonesia ke Depan Butuh Arsitek Bidang Ekonomi

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 13:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar tetap mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sebab, Menko Perekonomian itu merupakan figur yang mafhum betul seluk beluk ekonomi dan punya rekam jejak baik dalam bidang ekonomi.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani dalam keterangan resminya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Jumat (20/10).


“Indonesia ke depan butuh arsitek di bidang ekonomi, itu yang membuat kami mendorong Ketua Umum pak Airlangga sebagai Cawapres Pak Prabowo karena memang ada kebutuhan riil ke depan,” kata Christina.

Menurut Christina, dengan kompleksitas dan dinamika global yang terjadi saat ini, pemimpin nasional yang mengerti ekonomi menjadi sangat dibutuhkan. Sehingga, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentu harus diikuti dengan kebijakan ekonomi yang tepat, sebagaimana telah dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

“Pemimpin Indonesia harus paham ekonomi mengingat tantangan ke depan tidak mudah akibat dinamika tingkat global yang juga sangat tinggi. Pak Prabowo dan pak Airlangga keduanya saling melengkapi,” kata Christina.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar ini menambahkan, kinerja Airlangga dalam bidang perekonomian terbukti berhasil, apalagi mampu mengawal langkah menyelamatkan perekonomian Indonesia saat pandemi Covid-19. Kinerja itu juga terus dijaga sampai saat ini sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik.   

Disebutkan, pada Triwulan I tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen patut diapresiasi.

“Dengan pertumbuhan 5,03 persen di tengah fakta kelesuan ekonomi global harus kita sampaikan ini luar biasa. Kita memahami beberapa negara maju justru pertumbuhan ekonominya di bawah 2 persen. Ambil contoh Singapura di 0,4 persen dan Jepang 1,3 persen. Jadi kita boleh bangga,” papar Christina.

Bagi Golkar, kinerja ekonomi yang positif ini lahir dari tangan dingin kepemimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Bangsa Indonesia di tengah segala dinamika dan hiruk politik serta tantangan geopolitik yang tidak ringan memerlukan kematangan kepemimpinan yang mampu menjaga daya tahan ekonomi tetap positif.

Dalam kaitan ini pula, lanjut Christina, kepemimpinan nasional ke depannya harus dapat memastikan keberlanjutan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi saat ini.

“Situasi perang Rusia-Ukraina, lalu Israel-Palestina yang pasti akan berlangsung lama suka tidak suka akan berpengaruh pada ekonomi ke depan, yang imbasnya bukan tidak mungkin juga dirasakan Indonesia. Seberapa siap kita merespons dan menghadapi dinamika global seperti ini? Pemimpin Indonesia tentu bukan hanya soal popularitas semata, tetapi juga teruji kualitasnya. Dan kami paham Pak Airlangga mumpuni dalam bidang ekonomi,” tegas Christina.

"Kami sepakat bahwa pembangunan yang telah ditorehkan Presiden Jokowi  harus berlanjut. Kita tidak bisa lagi mulai dari awal, coba-coba lagi. Tidak ada waktu dan ruang untuk itu," imbuhnya.

Catatan positif kinerja perekonomian yang juga menjadi rekam jejak positif adalah tingkat inflasi di Indonesia yang terus melandai. Tercatat pada Juli 2023 inflasi sebesar 3,08 persen, turun dari 5,28 persen pada awal tahun.

Bukan hanya itu, realisasi investasi pada triwulan I tahun 2023 yang mencapai Rp 328,9 triliun merupakan prestasi bidang ekonomi yang patut diapresiasi, dan telah menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 384 ribu tenaga kerja. Hasilnya angka pengangguran turun mencapai 7,99 juta pada awal 2023.

"Jadi dengan pendekatan apa pun jika masyarakat Indonesia ingin ekonomi kita tetap sehat, tumbuh baik, ya harus yang paham ekonomi. Sektor ini akan menjadi ujian besar bangsa ini ke depan. Dan itu semua perlu diletakkan dalam kerangka kelanjutan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi," pungkas Christina.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya