Berita

Menkominfo, Budi Arie Setiadi/Net

Politik

Dianggap Dukung Prabowo, Politikus PDIP Minta Budi Arie Mundur sebagai Menkominfo

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 05:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dukungan yang diberikan Menkominfo, Budi Arie Setiadi terhadap salah satu capres dianggap melanggar netralitas seorang pejabat publik. Untuk itu, Budi Arie didesak mundur dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoal dukungan Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo kepada Capres Prabowo Subianto.

"Pejabat publik diamanatkan bekerja untuk publik, bukan sibuk mendukung capres. Apalagi Menkominfo merupakan jabatan strategis yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil," kata Hasanuddin dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (19/10).


TB Hasanuddin menilai keberpihakan Budi Arie terhadap salah satu capres sangat berpeluang menimbulkan praktik abuse of power melalui posisinya sebagai Menkominfo.  

Terlebih, sambungnya, Kemenkominfo memiliki kemampuan untuk mengendalikan konten digital yang beredar di masyarakat.

"Ini berpotensi digunakan sebagai alat propaganda dan manipulasi informasi untuk memenangkan calon presiden yang didukungnya," tegas dia.

Lebih jauh, dia mengatakan dalam menghadapi Pilpres posisi Kemkominfo turut mewarnai baik buruknya Pemilu.

Kominfo, imbuh Hasanuddin adalah lembaga yang diamanatkan mengawasi konten internet, agar tidak ada konten yang melanggar hukum beredar dan digunakan masyarakat.

"Tapi kan kenyataannya masih banyak konten merusak, merugikan rakyat bahkan membahayakan negara. Kominfo tidak banyak menunjukkan upaya serius menjalankan amanat UU ini. Menterinya justru punya kepentingan terhadap konten-konten yang sesuai dengan permainan politik yang sedang dia jalankan," bebernya.

Dia juga menilai, Kominfo adalah kementerian yang bertanggung jawab kepada penyebaran informasi dan ajakan komunikasi untuk mewujudkan Pemilu berkualitas dan damai.

Namun bagi legislator dari daerah pemilihan Jabar IX (Sumedang, Majalengka dan Subang) tersebut, Menkominfo adalah bagian dari masalah kontroversi, memecah relawan Projo, dan provokasi politik dengan aktivitasnya.

"Bagaimana Kominfo mau dipercaya sebagai agen komunikasi pemilu berkualitas dan damai kalau pemimpinnya, menteri yang bertanggung jawab adalah pelaku pecah belah dan provokasi," tandas Hasanuddin.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya