Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

RS Gaza Dibom, Abdul Kharis: Sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia Harus Hentikan Israel

RABU, 18 OKTOBER 2023 | 13:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Indonesia yang terpilih kembali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel di Palestina.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras serangan Israel yang menyasar RS Al Ahli Al Arabi di Gaza yang sejauh ini sudah menewaskan sedikitnya 500 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengutuk keras tindakan biadab Zionis Israel dengan amunisi yang dipasok Amerika (untuk) membumihanguskan Gaza, menghancurkan RS, gereja, masjid, semua fasilitas penyangga kehidupan di Gaza," tegas Kharis dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL pada Rabu (18/10).


Pada Selasa malam (17/10), serangan Israel menghancurkan RS Al Ahli Al Arabi yang selama ini dioperasikan oleh Keuskupan Episkopal Kristen Yerusalem.

RS ini didirikan pada tahun 1882 dan merupakan rumah sakit tertua di Gaza. Setiap tahunnya, lebih dari 45 ribu pasien dirawat di rumah sakit ini.

Merespons serangan ini, Kharis mendesak pemerintah Indonesia untuk mengutuk keras serangan Israek, serta mengambil langkah nyata dan tegas untuk menghentikan kekerasan Israel.

Ia juga menyoroti serangan Israel yang dilakukan dengan penggunaan bom fosfor berbahaya.

"Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus mendorong resolusi tegas PBB untuk menghentikan segala pelanggaran HAM yang sedang berlangsung terhadap Palestina," tegas Kharis.

Pada awal pekan ini, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi yang diinisiasi oleh Rusia untuk menyerukan gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya