Kinerja Penyelenggara Diragukan, BPK Diminta Audit Anggaran Pemilu 2024

Kinerja penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) kembali diragukan. Kini bahkan muncul tuntutan agar Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengaudit anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Peneliti Jaringan Muda untuk Demokrasi (Jarum Demokrasi), Rajab Ahirullah, menuturkan, pendanaan Pemilu yang begitu besar, mencapai Rp76,6 triliun, seharusnya diimbangi kualitas kerja penyelenggara Pemilu.

"Kami menilai, besarnya anggaran penyelenggaraan Pemilu tidak berbanding lurus dengan kinerja penyelenggaranya," kata Rajab, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/10).

Selama beberapa kali pencairan pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu, mulai 2022 hingga hari ini, transparansi tata kelola keuangan yang dilakukan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu juga tidak transparan.

Rajab juga menilai lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu tidak menjalankan prinsip akuntabilitas, dan tidak transparan kepada publik atas anggaran yang digunakan.

Sebab itu dia meminta BPK mengaudit anggaran yang dikeluarkan, apakah berbanding lurus dengan kinerja para penyelenggara Pemilu. Jangan sampai uang negara hanya dipakai untuk kegiatan formalitas, tanpa memperhatikan alat ukur kualitas kinerja para penyelenggara Pemilu.

"Kami menginginkan ada transparansi anggaran dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilu," harapnya.

“Kami minta BPK melakukan audit terkait akurasi anggaran dan kinerja para penyelenggara Pemilu," pungkas Rajab.