Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Fernando Emas: Jokowi Terlalu Banyak Sandiwara

MINGGU, 15 OKTOBER 2023 | 22:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap hanya membangun sandiwara politik, agar seolah-olah tidak memiliki hasrat melanggengkan kekuasaan.

Penilaian itu disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menanggapi pidato Presiden Jokowi pada acara Rakernas Projo, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (14/10).

Saat pidato, kata Fernando, Jokowi menyampaikan tiga pesan kepada relawan, yakni ojo grusa-grusu, ojo kesusu, dan jangan tergesa-gesa, yang maknanya hampir sama.


"Saya merasa aneh dengan pernyataan Jokowi itu, dan itu hanya sandiwara," kata Fernando, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10).

Dia meyakini keputusan Projo mendukung pencapresan Prabowo Subianto merupakan arahan Jokowi. Mengingat, Ketua Umum (Ketum) Projo, Budi Arie Setiadi, selalu mengatakan bahwa Projo tegak lurus dengan Jokowi.

"Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diberikan kepada Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, itu merupakan apresiasi atas ketaatan menjalankan perintah-perintah Jokowi. Seperti menyuarakan jabatan presiden 3 periode oleh Projo, yang saya yakini juga atas arahan Jokowi," paparnya.

Ketidakhadiran Prabowo pada Rakernas Projo pun, tambah Fernando, diyakini atas permintaan Jokowi. Sehingga dapat mengeluarkan pernyataan bahwa calon yang didukung tidak hadir di acara Rakernas Projo.

"Terlalu bersandiwara. Selanjutnya mengenai Musra, yang sepertinya juga dimanfaatkan Jokowi untuk diarahkan kepada Prabowo. Namun karena hasil Musra menempatkan Ganjar, akhirnya tidak jadi diputuskan dan diumumkan satu nama oleh Jokowi," jelas Fernando.

Dia berharap Jokowi tidak memperbanyak sandiwara dalam berpolitik, yang seolah-olah tidak memiliki hasrat melanggengkan kekuasaan, tapi kenyataannya berbeda, dan seolah ingin mewariskan kepada keturunannya.

"Putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin (16/10) akan membuktikan, apakah sandiwara politik Jokowi tetap berlanjut atau tidak," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya