Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Bisnis

Erick Thohir: Ada BUMN yang Masih Punya Utang Proyek Pembangunan Jalan Tol 2016, Keterlaluan!

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 07:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Persoalan yang membelit BUMN harus segera diselesaikan sepenuhnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh terhadap BUMN, termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi sebelum masa kepemimpinannya.

Ditemui dalam acara "1.000 Manusia Bercerita" dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10), Erick menjawab seputar kabar mengenai utang perusahaan BUMN terhadap perusahaan milik Jusuf Kalla (JK), PT Bukaka Teknik Utama, yang jumlahnya mencapai Rp 300 miliar.

Ia mengatakan, utang tersebut terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai Menteri BUMN. Utang terjadi untuk pembangunan proyek lama, katanya, tanpa merinci secara detail kronologi atas utang yang dimaksud.


Ia juga memaparkan ada perusahaan BUMN yang masih memiliki utang atas proyek pembangunan jalan tol pada 2016.

"Ada juga BUMN yang korup, makanya, oknum kita penjarahin seperti Jiwasraya, Asabri, ataupun isu-isu yang di karya-karya. Tapi itu bukan situasi mencerminkan hari ini, kebanyakan (kasus) lama, ada pembangunan jalan tol 2016 belum dibayar, itu kan keterlaluan," kata Erick kepada wartawan.

Erick berjanji untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut satu persatu dan melakukan program bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN sebagaimana kesepakatan bersama Komisi VI DPR RI.

"Saya akan perhatian (permasalahan utang dengan JK). Waktu itu saya sampai bilang sama Komisi VI DPR, ayo sama-sama kita panggil direksi-direksi yang dulu merampok uang BUMN dan juga menyakiti rakyat," ujar Erick.

Ia juga akan membalikkan anggapan bahwa BUMN memiliki banyak utang. Faktanya, modal BUMN saat ini mencapai Rp 3.200 triliun, jauh lebih besar dari utangnya yang sebesar Rp 1.600 triliun.

BUMN saat ini juga memiliki laba hingga Rp 250 triliun dan mampu memberikan dividen hingga Rp 80 triliun kepada negara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya