Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Bisnis

Erick Thohir: Ada BUMN yang Masih Punya Utang Proyek Pembangunan Jalan Tol 2016, Keterlaluan!

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 07:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Persoalan yang membelit BUMN harus segera diselesaikan sepenuhnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh terhadap BUMN, termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi sebelum masa kepemimpinannya.

Ditemui dalam acara "1.000 Manusia Bercerita" dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10), Erick menjawab seputar kabar mengenai utang perusahaan BUMN terhadap perusahaan milik Jusuf Kalla (JK), PT Bukaka Teknik Utama, yang jumlahnya mencapai Rp 300 miliar.

Ia mengatakan, utang tersebut terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai Menteri BUMN. Utang terjadi untuk pembangunan proyek lama, katanya, tanpa merinci secara detail kronologi atas utang yang dimaksud.


Ia juga memaparkan ada perusahaan BUMN yang masih memiliki utang atas proyek pembangunan jalan tol pada 2016.

"Ada juga BUMN yang korup, makanya, oknum kita penjarahin seperti Jiwasraya, Asabri, ataupun isu-isu yang di karya-karya. Tapi itu bukan situasi mencerminkan hari ini, kebanyakan (kasus) lama, ada pembangunan jalan tol 2016 belum dibayar, itu kan keterlaluan," kata Erick kepada wartawan.

Erick berjanji untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut satu persatu dan melakukan program bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN sebagaimana kesepakatan bersama Komisi VI DPR RI.

"Saya akan perhatian (permasalahan utang dengan JK). Waktu itu saya sampai bilang sama Komisi VI DPR, ayo sama-sama kita panggil direksi-direksi yang dulu merampok uang BUMN dan juga menyakiti rakyat," ujar Erick.

Ia juga akan membalikkan anggapan bahwa BUMN memiliki banyak utang. Faktanya, modal BUMN saat ini mencapai Rp 3.200 triliun, jauh lebih besar dari utangnya yang sebesar Rp 1.600 triliun.

BUMN saat ini juga memiliki laba hingga Rp 250 triliun dan mampu memberikan dividen hingga Rp 80 triliun kepada negara.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya