Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Aturan Baru Online Shop dalam PMK, Sepeda Hingga Kosmetik Impor Kena Tarif Tambahan

JUMAT, 13 OKTOBER 2023 | 16:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru diterbitkan tentang pembelian barang impor melalui e-commerce telah mengatur tentang tarif bea masuk sejumlah barang impor untuk produk kosmetik, sepeda, jam tangan, besi hingga baja.

PMK yang akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2023 mendatang ini dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri, khususnya produk para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari serbuan barang impor.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadhar Donny Tjahjadi, masuknya empat komoditas tersebut telah diatur melalui PMK Nomor 96 tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.


"Berdasarkan statistik, kami lihat itu merupakan komoditas barang impor kiriman yang tinggi jumlah impornya," kata Donny dalam konferensi pers.

Adapun aturan baru tersebut merupakan revisi dari aturan sebelumnya yang tertuang dalam PMK Nomor 199 Tahun 2019. Di dalam PMK 199 Tahun 2019 sebelumnya sudah diatur lebih dulu mengenai 4 barang kiriman yang dikenakan tarif masuk umum, seperti tekstil dan produk tekstil; alas kaki dan sepatu; tas dan koper; serta buku.

Namun, melihat tren yang terus berkembang, pemerintah kemudian memasukkan empat item baru, yakni sepeda, kosmetik, jam tangan, serta besi ke dalam daftar merah itu.

Dengan adanya aturan baru ini, maka empat komoditas barang kiriman yang tadinya terkena tarif bea masuk rata (flat) 7,5 persen tidak akan berlaku lagi.

Berikut ini merupakan barang-barang yang terkena tarif impor baru berdasarkan PMK 96 2023:

1. Kosmetik (10-15 persen)

-Parfum dan cairan pewangi (10 persen)

-Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur dan pedikur (15 persen)

-Preparat yang digunakan untuk rambut (15 persen)

-Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran (15 persen, kecuali untuk dental floss 10 persen)

-Preparat deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetik atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat pengharum ruangan (10-15 persen).


2. Besi dan Baja (0-12 persen)

PMK 96 Tahun 2023 menyebutkan bahwa besi dan baja yang terkena tarif umum diklasifikasikan dalam Bab 73 PMK 26 Tahun 2022. Berikut ini penjelasan dalam bab tersebut:

-Dalam Bab ini istilah "besi tuang" berlaku untuk produk yang diperoleh dengan penuangan yang menurut berat kandungan besinya mendominasi berbagai unsur lainnya dan yang tidak memenuhi komposisi kimia dari baja sebagaimana dirinci dalam Catatan 1 (d) pada Bab 72.


3. Sepeda

a. Sepeda Listrik (40 persen)

-Skuter kaki, sepeda self-balancing, pocket motorcycles

-Sepeda motor lainnya

-Sepeda roda dua, dengan motor listrik tidak melebihi 250 W dengan kecepatan maksimum tidak melebihi 25 km/jam

-Sepeda roda dua lainnya

b. Sepeda Biasa (25 persen)

-Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor

4. Jam Tangan (10 persen)
-Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam yang dibalut dengan logam mulia dikenakan tarif tambahan 10 persen.

-Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik. Arloji tangan yang dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak juga dikenakan tarif yang sama.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya