Potensi Tak Dapat Akses Silon KPU, Bawaslu Minta Parpol Terbuka di Data Capres-Cawapres

Keterbatasan mengakses data sistem informasi pencalonan (Silon) yang potensi terjadi berulang dalam tahap pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), sudah diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, tugas pengawasan dalam tahapan pendaftaran capres-cawapres berpotensi tidak mulus. Penyebabnya adalah adanya peluang mengakses Silon secara terbatas dalam tahap pencalonan anggota legislatif yang kembali terulang.

"Tentu saja harapan kami, misalnya problem Sidalih (sistem daftar pemilih), Silon, problem Sipol (sistem informasi partai politik) kemarin itu tak terjadi saat pencalonan presiden dan wakil presiden," ujar Lolly kepada wartawan, Rabu (11/10).

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu, kebijakan KPU yang selalu memanfaatkan sistem informasi dalam berbagai tahapan Pemilu Serentak 2024, tidak bisa menjadi kendala pengawasan.

"Dalam mengatasinya, yang kami pilih adalah melakukan pengawasan secara melekat khusus selama rentang 19-25 Oktober (masa pendaftaran capres-cawapres)," imbuhnya.

Salah satu cara pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu RI, Lolly meminta parpol untuk terbuka terhadap data-data yang dipersyaratkan untuk mendaftarkan capres-cawapres.

Sehingga dengan begitu, Lolly meyakini ketidakterbukaan KPU RI terhadap Bawaslu mengenai data-data persyaratan capres-cawapres, bukan kendala dalam mengawasi jalannya pendaftaran.

"Kami mengajak parpol yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden untuk juga dapat simultan memberikan informasi kepada Bawaslu, sehingga nanti berbagai upaya yang memungkinan misalnya potensi sengketa itu tak terjadi," tuturnya berharap.

"Sehingga dalam konteks ini komunikasi partainya oke ke Bawaslu. Kan ini bagian dari mengawal secara prosedur dan tepat waktu," tambah Lolly menegaskan.