Bongkar Korupsi Dapen, Bukti Komitmen Erick Lindungi Hak Pensiunan

Gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang membongkar kasus korupsi di tubuh pengelola dana pensiun (Dapen) BUMN menuai respons positif masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, publik memahami kekhawatiran para pensiunan yang terancam tidak bisa mendapatkan haknya setelah tak lagi bekerja.

"Penyelewengan dan korupsi bisa membuat masa pensiun mereka tidak terjamin. Maka langkah Pak Erick menurut saya patut didukung," ujar Huda di Jakarta, Kamis (5/10).

Dia menilai langkah pria yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) itu dalam memberantas korupsi dan membongkar penyelewengan dana masyarakat menjadi hal yang sangat positif dalam transformasi BUMN.

Huda menambahkan, keterlibatan berbagai pihak, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mendorong percepatan pengungkapan kasus tersebut.

"Dana pensiun BUMN itu kan dana pegawai yang harus dilindungi juga, agar ketika pensiun pegawai tersebut bisa hidup dengan sejahtera atau minimal tercukupi," ucap Huda.

Selain penegakan hukum, Huda juga mengapresiasi langkah Erick yang membenahi sistem manajemen pengelolaan Dapen BUMN. Huda sepakat dengan Erick yang tidak ingin dana para pensiun dijadikan jaminan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui instrumen investasi yang berisiko tinggi.

"Harus ada proporsi penempatan dana. Mengacu ke dana pensiun, saya rasa memang kita harus menjaga agar dana tersebut tidak hilang. Makanya Pak Erick bilang jangan di investasi risiko tinggi," tandas Huda.