Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Biden Lanjutkan Pembangunan Tembok Pembatas AS-Meksiko, Trump: Akankah Joe Minta Maaf ke Saya?

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 13:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pemerintah Joe Biden untuk melanjutkan pembangunan tembok penghalang di sepanjang perbatasan AS-Meksiko mendapat tanggapan dari pencetus kebijakan tersebut, Donald Trump.

Mengetahui pengumuman yang disampaikan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, Trump mengatakan bahwa langkah Biden mengindikasikan bahwa kebijakannya saat menjabat adalah sesuatu yang benar.

"Saya benar ketika saya membangun tembok perbatasan yang baru dan indah sepanjang 560 mil," kata Trump di platform Truth Social miliknya, seperti dikutip dari AFP, Jumat (6/10).


"Akankah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan Amerika karena memakan waktu begitu lama untuk bergerak, dan membiarkan negara kita dibanjiri dengan 15 juta imigran ilegal, dari tempat yang tidak diketahui," ujarnya.

Senator Partai Republik Marsha Blackburn juga ikut bersuara.

“Sekarang, Biden sedang mempercepat pembangunan tembok baru sepanjang sekitar 20 mil,” tulis Blackburn di X.

"Joe akhirnya menyadari tembok itu berfungsi," katanya.

Sebelumnya, Mayorkas mengatakan dalam sebuah pemberitahuan di Federal Register bahwa pembangunan pembatas dilanjutkan untuk mencegah masuknya orang yang melanggar hukum.

"Bagian baru dari tembok tersebut akan dibangun di Sektor Lembah Rio Grande yang memiliki tingkat masuk ilegal di perbatasan AS- Meksiko," kata Mayorkas, di mana terdapat lebih dari 245.000 upaya masuk secara ilegal pada tahun fiskal ini.

Biden sendiri berjanji saat berkampanye pada 2020, bahwa dia tidak akan membangun tembok perbatasan lagi, dan mengumumkan dalam sebuah proklamasi pada hari dia menjabat pada Januari 2021 bahwa tidak ada lagi dana pembayar pajak yang akan dialokasikan untuk melakukan hal tersebut.

“Membangun tembok besar yang membentang di seluruh perbatasan selatan bukanlah solusi kebijakan yang serius,” kata Biden saat itu.

Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan sekitar dua lusin undang-undang federal seperti Undang-Undang Udara Bersih dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah akan diabaikan untuk memungkinkan perluasan tembok perbatasan.

Laiken Jordahl, seorang aktivis konservasi di Pusat Keanekaragaman Hayati, mengecam rencana tersebut.

“Sungguh menyedihkan melihat Presiden Biden bertindak seperti ini, mengesampingkan undang-undang lingkungan hidup yang menjadi dasar negara kita dan membangun tembok perbatasan yang tidak efektif dalam membunuh satwa liar,” kata Jordahl dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Biden tetap menerapkan garis keras Trump terhadap penyeberangan perbatasan yang tidak sah, namun menyerukan perlakuan yang lebih manusiawi, dan telah mendirikan pusat-pusat di mana para migran dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perjalanan secara legal dan menghindari menjadi penyelundup.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya