Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin saat melakukan panggilan video bersama Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dalam upacara untuk menandai kedatangan pengiriman bahan bakar pertama ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Rooppur, pada 5 Oktober 2023/Sputnik

Dunia

Bangladesh Resmi Terima Pengiriman Uranium

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 11:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bangladesh telah menerima pengiriman pertama bahan bakar uranium dari Rusia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya pada Kamis (6/10).

Proyek yang bernilai sekitar 12,65 miliar dolar (Rp 197 triliun) ini akan membuat Bangladesh menjadi negara ke-33 di dunia yang memiliki kemampuan untuk memproduksi tenaga nuklir.

Mengutip Asia One, Jumat (6/10), negara di Asia Selatan ini saat ini tengah aktif membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklirnya, yang bekerja sama dengan perusahaan milik negara Rusia, Rosatom, dengan 90 persen proyek tersebut didanai oleh pinjaman dari Moskow, dalam jangka waktu pengembalian selama 28 tahun dan masa tenggang selama 10 tahun.


“Hari ini adalah hari kebanggaan dan kegembiraan bagi rakyat Bangladesh,” kata Perdana Menteri Sheikh Hasina dalam konferensi video dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang disebut Kedutaan Besar Rusia di Bangladesh sebagai upacara pengiriman bahan bakar nuklir dalam sebuah postingan di Facebook.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang baru-baru ini mengunjungi Bangladesh, memastikan bahwa Moskow berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu, meskipun mereka banyak menghadapi kendala dari sanksi Barat terkait konflik di Ukraina.

Progres konstruksi ini diketahui juga sempat tertunda akibat pembatasan pandemi Covid-19 dan juga masalah terkait sanksi AS.

Namun, pembangkit listrik pertama dengan kapasitas pembangkit sebesar 2.400 megawatt ini dijadwalkan akan mulai beroperasi pada Juli tahun depan.

Proyek tersebut merupakan salah satu upaya Bangladesh dalam mengatasi krisis listriknya sejak 2013, hal ini disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu dan kesulitan dalam membayar impor bahan bakar di tengah menurunnya cadangan devisa dan melemahnya mata uang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya