Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Ogah Tanggapi Isu Demokrat Ditawari Jokowi Kursi Menteri

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 19:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan tidak mau menanggapi soal perkembangan isu Partai Demokrat ditawari menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isu tawaran itu berlangsung dalam pertemuan empat mata antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, dua hari lalu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan urusan perombakan kabinet maupun tawaran yang diberikan presiden kepada tokoh tertentu untuk kursi menteri bukan wewenang PDIP.


"Ya kami tidak menanggapi hal-hal, terkait dengan reshuffle. Karena itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Jokowi," kata Hasto di Gedung HighEnd, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).

Hasto mengatakan, Jokowi pasti akan melakukan komunikasi kepada elite partai koalisi pemerintah sebelum melakukan reshuffle kabinet.

"Namun, sebelum reshuffle dilakukan, akan dilakukan komunikasi politik, dengan para ketua umum partai, yang mengusung beliau khususnya PDI Perjuangan," jelasnya.

Pihaknya menyebut PDIP telah mengusulkan kepada Jokowi ihwal kedaulatan pangan dan akan dilaksanakan oleh calon presiden Ganjar Pranowo sebagai misi dalam Pilpres 2024.

"Apalagi PDIP baru saja mengusul suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.

"Dan Presiden Jokowi juga menegaskan dalam bisik-bisiknya kepada Pak Ganjar Pranowo, bergerak cepat sehingga begitu dilantik akan menjalankan kebijakan kedaulatan pangan itu," tandas Hasto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya