Berita

Ekonom senior Anthony Budiawan/RMOL

Politik

Pemerintah Sarankan Substitusi Karbohidrat saat Harga Beras Naik, Ekonom: Saran Konyol

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 15:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring dengan kenaikan harga beras di pasaran, pemerintah menyarankan masyarakat untuk beralih ke sumber karbohidrat selain beras.

Menanggapi hal itu, ekonom senior Anthony Budiawan mengaku tak habis pikir terhadap saran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tersebut.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari solusi efektif terkait kenaikan harga beras yang disebabkan oleh kelangkaan.


“Saran pemerintah juga konyol, bukannya mengatasi masalahnya, yaitu kelangkaan beras yang kemudian memicu harga naik, tapi ini malah minta warga substitusi makanan,” tegas Anthony dalam keterangannya, Rabu (4/10).

Atas dasar itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini menyimpulkan bahwa pemerintah tidak berhasil mengatasi masalah ketersediaan makanan pokok bagi warga negara.

“Artinya, pemerintah gagal mengatasi masalah beras, sebaiknya ganti saja dengan yang lebih mampu. Bukankah begitu?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan saran kepada masyarakat agar mengonsumsi makanan pokok selain beras, seperti ubi dan sorgum, untuk menghadapi kenaikan harga beras di pasaran.

“Saran saya untuk kita semua, warga negara Indonesia, kuncinya selain stok adalah diversifikasi pangan," ujar Tito di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa kemarin (3/10).

Dengan begitu, kata Tito, masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga mempertimbangkan pilihan lain yang kaya akan karbohidrat. Sebab menurutnya, Indonesia memiliki berbagai potensi makanan pokok yang beragam.

"Jadi ada papeda, sagu, jagung, talas, yam, itu semua enak-enak itu. Ada ubi jalar, sorgum, sukun, banyak sekali yang bisa menjadi bahan pokok dan itu sehat," kata mantan Kapolri ini.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya