Berita

Ekonom senior Anthony Budiawan/RMOL

Politik

Pemerintah Sarankan Substitusi Karbohidrat saat Harga Beras Naik, Ekonom: Saran Konyol

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 15:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring dengan kenaikan harga beras di pasaran, pemerintah menyarankan masyarakat untuk beralih ke sumber karbohidrat selain beras.

Menanggapi hal itu, ekonom senior Anthony Budiawan mengaku tak habis pikir terhadap saran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tersebut.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari solusi efektif terkait kenaikan harga beras yang disebabkan oleh kelangkaan.


“Saran pemerintah juga konyol, bukannya mengatasi masalahnya, yaitu kelangkaan beras yang kemudian memicu harga naik, tapi ini malah minta warga substitusi makanan,” tegas Anthony dalam keterangannya, Rabu (4/10).

Atas dasar itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini menyimpulkan bahwa pemerintah tidak berhasil mengatasi masalah ketersediaan makanan pokok bagi warga negara.

“Artinya, pemerintah gagal mengatasi masalah beras, sebaiknya ganti saja dengan yang lebih mampu. Bukankah begitu?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan saran kepada masyarakat agar mengonsumsi makanan pokok selain beras, seperti ubi dan sorgum, untuk menghadapi kenaikan harga beras di pasaran.

“Saran saya untuk kita semua, warga negara Indonesia, kuncinya selain stok adalah diversifikasi pangan," ujar Tito di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa kemarin (3/10).

Dengan begitu, kata Tito, masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga mempertimbangkan pilihan lain yang kaya akan karbohidrat. Sebab menurutnya, Indonesia memiliki berbagai potensi makanan pokok yang beragam.

"Jadi ada papeda, sagu, jagung, talas, yam, itu semua enak-enak itu. Ada ubi jalar, sorgum, sukun, banyak sekali yang bisa menjadi bahan pokok dan itu sehat," kata mantan Kapolri ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya