Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Ist

Politik

Komisi I DPR Kembali Ingatkan TNI Harus Netral di Pemilu 2024

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 10:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali diingatkan tentang pentingnya komitmen menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, berharap, HUT ke-78 TNI yang mengusung tema “TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”, jadi momentum yang baik untuk memastikan komitmen netralitas.

"HUT TNI kali ini istimewa, karena bersamaan persiapan Pemilu 2024, maka penting sekali kita ingatkan agar TNI netral, tidak tertarik pada dukung-mendukung kekuatan politik tertentu. Harus berada di atas semua kepentingan politik apa pun, kecuali politik negara," kata Christina, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (4/10).


Menurutnya, netralitas TNI pada Pemilu 2024 patut menjadi perhatian, karena banyaknya purnawirawan terjun ke dunia politik jelang Pemilu 2024. Ia khawatir banyaknya purnawirawan terlibat pada kekuatan politik tertentu
mengganggu netralitas TNI.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengatakan, TNI agar tetap setia dengan sumpah prajurit, yang mengutamakan rakyat dan negara daripada partai politik (Parpol) atau kepentingan politik kekuasaan, apa pun bentuknya.

"Jangan sampai karena kekuatan purnawirawan di antara Parpol atau kandidat Capres/Cawapres, lalu TNI ikut terseret, jangan sampai," tegas Christina.

Terlebih, menurut catatan Bawaslu RI, Indonesia memiliki dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, salah satunya terkait antisipasi netralitas aparat, baik TNI maupun Polri.

Hal lain adalah antisipasi kerawanan Pemilu, seperti kekerasan, kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang bisa melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan.

"TNI lebih baik fokus pada upaya menjamin Pemilu berjalan aman dan damai. Dalam sinerginya dengan Polri, kami yakin TNI bisa maksimal menjalankan tugas-tugasnya, tetapi bukan menjadi alat mobilisasi kekuatan politik," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya