Siapkan Ekosistem Elektronik, Cara Pemerintah Akselerasi Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah

Tumbuh impresif, perekonomian Indonesia selama 7 kuartal berturut-turut konsisten tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan pada triwulan II tahun 2023 mencapai 5,17 persen year on year (yoy).

Diharapkan, tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III dapat berlanjut. Targetnya, ekonomi bisa tumbuh di angka 7 persen.

Pesan itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, Selasa (3/10).

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Maruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.

Dikatakan Airlangga, implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah pemerintah daerah yang masuk kategori digital mencapai 399 pemda atau 73,6 persen.

"Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen.

Untuk mencapai target 75 persen digital di tahun 2023, lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.

"Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia," katanya.

Selanjutnya, Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS.

Lebih jauh, Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.