Dua mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang dicecar tim penyidik KPK terkait dokumen yang terkait dengan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (2/10).
"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi pengetahuan keduanya, antara lain terkait dengan penemuan dokumen pada saat penggeledahan di rumah para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali kepada wartawan, Selasa sore (3/10).
Dokumen tersebut, kata Ali, diduga berisi materi perkara korupsi di Kementan. Sehingga, dokumen tersebut penting untuk dikonfirmasi kepada kedua saksi tersebut, agar menjadi semakin jelas dugaan perbuatan dari para tersangka.
"Dokumen tersebut tentu akan juga dikonfirmasi kepada saksi lain pada proses penyidikan ini," terang Ali.
Sementara itu, seorang saksi lainnya, yakni mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz yang juga berprofesi sebagai pengacara tidak hadir, dan akan dijadwalkan ulang.
"Untuk waktu (penjadwalan ulang untuk Donal Fariz) akan kami sampaikan berikutnya," pungkas Ali.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, dokumen yang dikonfirmasi kepada Febri dan Rasamala merupakan dokumen yang ditemukan dari rumah tiga tersangka dalam perkara di Kementan.
Ketiga tersangka dimaksud, yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo; Sekretaris Jenderal Kementan 2021-sekarang, Kasdi Subagyono; dan Direktur Pupuk dan Pestisida 2020-2022 atau Direktur Alat Mesin Pertanian 2023, Muhammad Hatta.
Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama enam jam lebih, Febri mengaku bahwa dirinya ditanya soal pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai advokat.
Di mana, dirinya mendapatkan surat kuasa dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk melakukan pendampingan hukum pada 15 Juni 2023, serta memberikan sebuah pendapat hukum.
"Jadi ada legal opinion itu yang kami susun. Dan itu lah tadi yang dikonfirmasi oleh penyidik. Kenapa itu dikonfirmasi? Tadi kami ditunjukkan ada draf pendapat hukum yang ditemukan oleh penyidik di salah satu lokasi yang digeledah," kata Febri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin malam (2/10).
Febri mengaku, dirinya membenarkan bahwa draf tertanggal 31 Agustus 2024 terkait pendapat hukum yang disita KPK merupakan disusun oleh pihaknya. Dalam draf tersebut, kata Febri, pihaknya memetakan beberapa potensi masalah hukum di Kementan.
"Di sana juga dituliskan secara jelas ada 9 rekomendasi yang kami sampaikan kepada klien. 9 rekomendasi itu poin utamanya adalah bagaimana memperkuat sistem pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian," jelas Febri.
Oleh karena itu, Febri membantah terhadap isu-isu yang beredar terkait dirinya dihubungkan dengan temuan KPK soal adanya upaya memusnahkan barang bukti dokumen saat menggeledah kantor Kementan beberapa waktu lalu.
"Itu perlu kami tegaskan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Tidak ada satupun pertanyaan yang ditanyakan pada kami tadi oleh penyidik terkait dengan penggeledahan di Kementan dan pertanyaan Jubir KPK sebelumnya tersebut. Jadi ini perlu kami tegaskan, karena ini bisa membuat bias informasi," demikian Febri.
