Staf khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo/Ist
Ibarat dua sisi mata uang, reformasi birokrasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi kunci penting dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
Dikatakan staf khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo, untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama memastikan reformasi birokrasi berjalan dengan baik.
"Sebab reformasi birokrasi merupakan kunci penting pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia," ujar Gatot Prio Utomo dalam keterangan tertulis, Senin (2/10).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kata Gatot, tren angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan. Tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem turun 2,04 persen dan pada September 2023 turun menjadi 1,74 persen.
"Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ekstrem ini tak lepas dari peran penting reformasi birokrasi di segala bidang," katanya.
Upaya lain yang tak kalah strategis adalah peran serta masyarakat. Akhir pekan lalu misalnya, Gatot menggandeng sebuah wadah masyarakat yang fokus memperhatikan kinerja pemerintahan melalui Program Melek APBN. Acara ini, juga membahas peran penting APBD dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Menurutnya, APBN dan APBD merupakan instrumen vital untuk mencapai tujuan bernegara. Pengawalan harus dilakukan pada keseluruhan siklus APBN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monev dan pertanggungjawaban.
"Dalam pengentasan kemiskinan di Jatim, perlu dipastikan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan telah berjalan dan memberikan dampak kepada turunnya angka kemiskinan," pungkasnya.
