Berita

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan Bersama 1000 Guru, Rektor & Cendekiawan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9)/Ist

Politik

Kemandirian Pangan Sebuah Keharusan, Prabowo: Dalam Keadaan Darurat Negara-negara Lain Tak Mau Jual

MINGGU, 01 OKTOBER 2023 | 00:37 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Swasembada pangan mutlak diterapkan di Indonesia agar tidak bergantung kepada bangsa lain. Karena itu, perlu ada lumbung pangan atau sederhananya sawah-sawah yang menyediakan beras dalam jumlah banyak.

Karena dalam keadaan darurat, negara-negara pengekspor pasti tidak mau menjual bahan makanannya kepada negara lain, apalagi yang mengalami krisis.

Pandangan itu disampaikan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional Kebangsaan Bersama 1000 Guru, Rektor & Cendekiawan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).


"Masih ada yang berpandangan untuk apa kita bikin sawah-sawah baru, lebih murah beli beras dari Vietnam dan Kamboja, untuk apa ternak sapi besar-besaran, ini pemikiran yang keliru," tegas Prabowo.

Prabowo pun mengumpamakan Indonesia tidak memiliki persediaan bahan pangan dalam jumlah yang besar. Saat menghadapi keadaan darurat, hal itu akan membuat sulit. Karena negara-negara lain pasti tak ingin mengekspor bahan makanan ke Indonesia.

"Mereka akan tutup dan itu terjadi waktu kita kena bencana. Vietnam, Thailand, semua tutup. Kita tidak bisa beli. Begitu terjadi perang di Ukraina, pangan naik tapi masih ada tokoh-tokoh yang menyerang untuk apa food estate?" papar Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan, Indonesia memang harus mandiri di bidang pangan, bahan bakar minyak (BBM), dan air.

Ia pun bertekad, jika diberikan mandat oleh rakyat Indonesia sebagai Presiden, dirinya pasti akan memperjuangkan swasembada pangan untuk kemajuan bangsa.

"Bahkan insyaAllah, manakala kita diberi mandat, kesempatan oleh rakyat, insyaAllah kita bukan saja swasembada pangan, kita akan jadi lumbung pangan untuk dunia," tegas Prabowo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya