Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Politik Muka Dua Jokowi terhadap Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai Presiden Joko Widodo merupakan aktor politik dengan fenomena bermuka dua. Menampilkan standar ganda dalam panggung politik yang penuh drama, terutama jelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Tidak usah heran jika bertemu Prabowo Subianto, Jokowi seolah mendukung Prabowo. Begitu juga jika bertemu Ganjar Pranowo, seolah mendukung Ganjar. Itulah yang dinamakan politik bermuka dua,” kata Ginting di Jakarta, Sabtu (30/9).

Ginting menjawab pertanyaan wartawan mengenai kedekatan Jokowi dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta, Jumat (29/9).


Menurutnya, melihat fenomena politik Jokowi yang kadang sangat mesra secara politik dengan bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun bukan tidak mungkin justru mendukung Ganjar. Sebaliknya, sangat mesra dengan Ganjar, namun bisa jadi justru mendukung Prabowo.

“Itulah realitas politik yang senantiasa ditampilkan Jokowi terhadap dua bakal capres tersebut. Fenomena itu menggambarkan politik muka dua Jokowi itu memang penuh standar ganda atau kemunafikan,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu.

Hal itu, kata dia, selaras dengan pandangan profesor ilmu politik dari Inggris David Runciman, dalam bukunya Political Hypocrisy: The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond. Perilaku Jokowi sebagai aktor politik merupakan bagian dari fenomena politik muka dua. Artinya, dunia politik yang penuh dengan wajah kemunafikan dan sikap standar ganda.

Jika dikupas dengan teori politik muka dua dari David Runciman, lanjut Ginting, maka politik muka dua itu penuh dengan seolah-olah (mendukung), padahal palsu dan menipu. Kemudian pada gilirannya hanya dijadikan topeng kekuasaan.

Dikemukakan, pencitraan adalah salah satu kelebihan Jokowi dalam berpolitik. Kontestasi pilpres 2024 juga akan dijadikan arena arena pencitraan yang sangat jauh dari makna dan realita yang sebenarnya.

“Pencitraan politik memang seperti teater atau panggung sandiwara. Inilah praktik kemunafikan para aktor panggung klasik yang disebut juga hipokrisi. Sikap berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer.

Publik, kata Ginting, mudah terhibur dengan aksi panggung politik akibat perbuatan kepura-puraan dan kebohongan. Para pendukung bakal capres Prabowo akan merasa senang saat Jokowi bersama Prabowo. Begitu pula para pendukung Ganjar akan merasa bahagia jika Jokowi bersama Ganjar.

“Padahal itu semua hanya kepura-puraan, karena yang terpenting adalah mendapatkan syahwat kekuasaan setelah tidak lagi menduduki posisi presiden,” ujar Ginting.

Berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, SAW, Ginting mengingatkan tentang hadits tiga tanda-tanda orang munafik. “Apabila berkata, ia berbohong; apabila berjanji, ia mengingkari; dan apabila diberi amanat, ia khianati”.

Sebaiknya, kata Ginting, Jokowi menghindari berkata bohong, soal dukungan terhadap bakal capres/cawapres. Caranya tidak ikut cawe-cawe atau ikut menentukan capres/cawapres dalam pemilu 2024 mendatang.

Sebagai kepala negara, mestinya Jokowi mengambil posisi sentral dan tidak menghianati sumpah jabatannya sebagai kepala negara yang mesti mengayomi semua pihak.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya