Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

Sidang Pertama Pemakzulan Joe Biden, Partai Republik Ngaku Tak Punya Bukti

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Komite Pengawas DPR Amerika Serikat (AS) menggelar sidang pertama terkait upaya pemakzulan Presiden Joe Biden pada Kamis (28/9).

Dalam sidang, Partai Republik yang mengajukan upaya tersebut mengaku tidak memiliki bukti yang jelas mengenai pelanggaran Konstitusi AS yang dilakukan oleh Biden.

"(Upaya) para penyelidik telah ditutup ketika mencoba menyelidiki predisen," kata Ketua Komite Pengawas DPR AS dari Partai Republik, James Comer, seperti dimuat Al Arabiya.


Penyelidikan terhadap Biden berpusat selama masa jabatannya sebagai wakil presiden di bawah mantan Presiden Barack Obama. Biden diduga menerima keuntungan ilegal dari transaksi bisnis internasional putranya, Hunter Biden.

Pada tahap awal persidangan ini, tidak ada bukti untuk membuktikan tuduhan apa pun, itulah sebabnya Partai Republik mengatakan mereka meminta catatan keuangan kedua Biden untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan.

Comer mengatakan telah menemukan segudang bukti yang mengungkap bagaimana Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukungnya.

Partai Demokrat menolak keras tuduhan tersebut. Selain itu tidak ada saksi yang dapat berbicara langsung mengenai urusan bisnis luar negeri Hunter Biden.

“Mayoritas duduk dengan tangan hampa tanpa bukti adanya kesalahan presiden,” kata anggota DPR Jamie Raskin, petinggi Partai Demokrat di komite tersebut.

Dari 12 ribu halaman catatan bank yang diterima panitia sejauh ini, Raskin menekankan bahwa tidak ada satu halaman pun yang menunjukkan sepeser pun diberikan kepada Presiden Biden.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya