Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

Sidang Pertama Pemakzulan Joe Biden, Partai Republik Ngaku Tak Punya Bukti

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Komite Pengawas DPR Amerika Serikat (AS) menggelar sidang pertama terkait upaya pemakzulan Presiden Joe Biden pada Kamis (28/9).

Dalam sidang, Partai Republik yang mengajukan upaya tersebut mengaku tidak memiliki bukti yang jelas mengenai pelanggaran Konstitusi AS yang dilakukan oleh Biden.

"(Upaya) para penyelidik telah ditutup ketika mencoba menyelidiki predisen," kata Ketua Komite Pengawas DPR AS dari Partai Republik, James Comer, seperti dimuat Al Arabiya.


Penyelidikan terhadap Biden berpusat selama masa jabatannya sebagai wakil presiden di bawah mantan Presiden Barack Obama. Biden diduga menerima keuntungan ilegal dari transaksi bisnis internasional putranya, Hunter Biden.

Pada tahap awal persidangan ini, tidak ada bukti untuk membuktikan tuduhan apa pun, itulah sebabnya Partai Republik mengatakan mereka meminta catatan keuangan kedua Biden untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan.

Comer mengatakan telah menemukan segudang bukti yang mengungkap bagaimana Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukungnya.

Partai Demokrat menolak keras tuduhan tersebut. Selain itu tidak ada saksi yang dapat berbicara langsung mengenai urusan bisnis luar negeri Hunter Biden.

“Mayoritas duduk dengan tangan hampa tanpa bukti adanya kesalahan presiden,” kata anggota DPR Jamie Raskin, petinggi Partai Demokrat di komite tersebut.

Dari 12 ribu halaman catatan bank yang diterima panitia sejauh ini, Raskin menekankan bahwa tidak ada satu halaman pun yang menunjukkan sepeser pun diberikan kepada Presiden Biden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya