Berita

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro/Ist

Politik

Ombudsman Temukan BP Batam Tak Punya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 19:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masalah lahan di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri) telah dilakukan penanganan dugaan maladministrasi oleh Ombudsman RI.

Hasilnya, ditemukan hak pengelolaan tidak dikantongi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro menerangkan, sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang belum dimiliki BP Batam.

"Hak Pengelolaan yang dimohonkan pihak BP Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan belum clean and clear karena masih dikuasai oleh masyarakat," ujar johanes dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

Dia menuturkan, dari hasil investigasi Ombudsman RI hanya ditemukan sebuah surat keputusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk BP Batam.

"Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan untuk lahan Area Penggunaan Lain (APL) telah terbit dari Menteri ATR/BPN tertanggal 31 Maret 2023 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2023," sambungnya sambil menyebutkan surat dimaksud.

Meskipun SK dari Kementerian ATR/BPN tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan Menteri ATR/BPN berdasarkan permohonan BP Batam, namun Ombudsman RI menilai ada masalah administrasi dalam pengelolaan lahan Rempang.

Karena dia juga mendapati ketidaksesuaian antara kebijakan BP Batam dengan janji kompensasi terhadap warga yang digusur karena akan dibangun Rempang Eco City.

"Warga sudah turun temurun berada di Pulau Rempang, selain itu juga tidak adanya jaminan terhadap mata pencaharian warga," ucap Johanes.

"Berdasarkan keterangan dari BP Batam, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti maupun uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak, memerlukan dasar hukum agar program berjalan," tambahnya menegaskan.

Populer

Survei IPE Catat Elektabilitas Prabowo-Gibran Mentok di 32,4 Persen Jelang Hari-H Pencoblosan

Sabtu, 10 Februari 2024 | 23:37

Pakar Koperasi: Saya Terima Tantangan Ichsanuddin Noorsy

Minggu, 11 Februari 2024 | 15:39

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Terkait Polemik BUMN, Ichsanuddin: Yang Ngomong Pasal 33 Belajar Dulu Deh!

Minggu, 11 Februari 2024 | 11:56

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Anggota DPRD Kabupaten Madiun Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Didominasi Petahana

Selasa, 13 Februari 2024 | 19:59

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

UPDATE

Soal Arah Politik PKB, Cak Imin: Kalau Amin Menang Kita di Pemerintahan

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:56

KPK akan Kembali Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:52

Perkuat Kerja Sama, Menhan Prabowo Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:34

Jawab Kabar AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Jokowi: Tunggu Besok

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:33

Ini Perbandingan Prestasi Prabowo dengan Anies di Bidang Kesehatan Selama Menjabat

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:22

Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Tak Berdasar dan Ganggu Stabilitas

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:20

PSU dan PSL di 7 Kabupaten/Kota di Jabar Harus Dilaksanakan Sebelum 24 Februari 2024

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:11

Mendagri Tito Klaim Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00

Iconnet Jateng Ramaikan Anniversary Klaten Runners

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:57

Minta Tidak Buru-buru Simpulkan Amin Keok di Jatim, Cak Imin: Tunggu Hasil Akhir

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:50

Selengkapnya