Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menilai proses penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Jatim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan bentuk kegagalan dari sistem demokrasi.
"Seharusnya sebagai open legal policy, itu kan ada di tingkat masing-masing daerah. Apalagi gubernur itu selain kepala daerah juga sebagai kepanjangan tangan presiden di daerah," kata Freddy Poernomo, diwartakan Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (26/9).
Freddy menjelaskan, gubernur memiliki mandatory dari presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota. Oleh karena itu, usulan nama Pj yang diajukan provinsi atau kabupaten/kota, seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
"Mandatory ini sebenarnya harus dipahami, kita mempunyai sistem otonomi daerah. Ini yang menjadi bentuk protes kami kepada pemerintah pusat," ujar Fredy.
Di samping itu, politikus Partai Golkar Jawa Timur ini juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak menghargai usulan nama Pj dari provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini menunjukkan bentuk dari kesewenang-wenangan pemerintah pusat.
"Kalau hanya sekadar formalitas, kabupaten/kota mengusulkan nama melalui jajak pendapat, kemudian gubernur mengusulkan berbeda, pemerintah pusat berbeda, ini saya kira kelemahan sistem koordinasi," kata Fredy.
Karena itu, Freddy meminta kepada pemerintah pusat agar dapat memperbaiki mekanisme penunjukkan Pj kepala daerah. Dia berharap penunjukkan Pj lebih demokratis dan menghargai kewenangan daerah.
"Ini yang menjadi protes kami. Seolah-olah kami di daerah orangnya tidak becus, tidak ngerti aturan. Ini yang saya juga sayangkan kepada pemerintah pusat," tandasnya.
